Keyakinan PKS Menang Lagi di Depok

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok Jawa Barat sudah menyiapkan tiga kadernya menjadi bakal calon Wali Kota Depok periode 2021-2026.

Mereka adalah Imam Budi Hartono (anggota DPRD Provinsi Jawa Barat), Moh Hafid Nasir (Ketua DPD PKS Depok/anggota DPRD Kota Depok), dan T Farida Rachmayanti (anggota DPRD Kota Depok).

Anggota tim pemenangan PKS Kota Depok, Ade Supriatna mengklaim, dengan tiga nama itu saja PKS yakin bisa menang lagi di Depok.

Keyakinan itu, menurut dia beralasan karena bertolak dari hasil survei internal rutin jelang Pilkada Depok 2020. Survei itu untuk mengukur sejauh mana elektabilitas PKS di Depok.

"Kami melihatnya objektif melalui survei terhadap kepuasan masyarakat, kemudian popularitas, dan elektabilitas (calon dari PKS). Kami lakukan berkala, terakhir itu bulan November dan Desember 2019," kata Ade kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2020) pagi

Dalam survei tersebut terdapat pertanyaan soal tingkat kepercayaan warga Depok terhadap calon wali kota yang diusung PKS.

Ade bahkan mengklaim, tingkat kepercayaan terhadap kandidat usungan PKS paling tinggi dibandingkan kandidat partai lain.

"Dari survei itu, tingkat kepercayaan terhadap calon dari PKS itu tinggi banget. Artinya, sosok yang nanti maju tidak begitu penting asal di belakangnya ada PKS," kata Ade.

"Saya enggak berani bocorin angkanya, tetapi tanpa menyebutkan nama calon, kepercayaan terhadap PKS itu tinggi banget. Angkanya masih cukup meyakinkan untuk PKS kembali menguasai Kota Depok," ujar dia.

Bahkan, keyakinan ini membuat PKS belum juga melirik Mohammad Idris, wali kota Depok saat ini yang berpeluang besar maju sebagai petahana.

Idris meraih tampuk tertinggi kekuasaan di Depok setelah diusung PKS pada Pilkada Depok 2015 silam. Idris sendiri dari kalangan nonpartai.

PKS tak risau dengan keberadaan Garbi dan Partai Gelora, dua entitas yang terbentuk usai friksi internal di kubu PKS.

Eks politikus PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah membidani lahirnya Garbi dan Gelora. Mereka memboyong sejumlah kader lain eks PKS masuk dalam keduanya.

"Partai Gelora, dengan sebelumnya Garbi, bahkan sebelum Pileg 2019 sudah ada. Tetapi, toh, kami (PKS) tetap mendapatkan 12 kursi di (DPRD Kota) Depok," ujar Ade.

"Artinya di Depok sendiri, mesin partai kami tidak terganggu sama Garbi dan Gelora," ujar dia.

Ade beranggapan, Garbi dan Gelora belum sanggup menunjukkan kekuatan basis pemilihnya, termasuk di Kota Depok. Hal itu berbanding terbalik dengan PKS yang sudah tiga periode menguasai rezim pemerintahan Kota Belimbing itu.

Buka peluang koalisi selebar-lebarnya

Meskipun yakin hegemoninya tak akan luntur di Depok, PKS masih tetap membuka opsi koalisi selebar-lebarnya.

"Kami tetap mencoba silaturahmi ya, membuka peluang (koalisi), walaupun PKS sudah bisa mengusung calonnya sendiri dengan 12 kursi (di parlemen)," kata Teungku Muhammad Yusufsyah Putra, Kamis kemarin.

Partai Golkar jadi yang terdepan untuk berkoalisi dengan PKS, kendati sekarang proses elektoral masih berlangsung di internal kedua partai.

"Masing-masing fokus menaikkan popularitas dan elektabilitas partainya. PKS dengan 3 kader kami, sedangkan Golkar dengan Pak Farabi (El Fouz, ketua DPD Golkar Kota Depok)," beber Putra

"Dengan partai lain juga masih terbuka. PKS sama partai mana pun belum ada deklarasinya. Kami masih jajaki semua, dengan Golkar, Demokrat, dan lain-lain," kata dia.

PKS juga tak menutup peluang menggaet kalangan nonpartai untuk diajak tempur di Pilkada Depok 2020. Mereka siap menggaet bakal calon independen, Yurgen Sutarno-Reza Zaki.

Namun, ada satu syarat penting yang akan menentukan langkah PKS, yakni keduanya mesti membuktikan sanggup menghimpun 85 ribu KTP dukungan warga Depok sebagai syarat maju sebagai calon independen.

"Untuk digaet jadi pendamping, kami masih harus lihat kalkulasi dukungan pemilihnya dulu. Kami lihat seberapa menariknya sampai dia berhasil mengumpulkan KTP," ujar Ade.

"Berhasil mengumpulkan KTP itu kan bukti bahwa dia mendapatkan dukungan dari masyarakat. Artinya, sejak mengumpulkan KTP, mereka sudah bisa meyakinkan masyarakat tentang ide-ide mereka soal Depok," lanjut dia.

Opsi terakhir, tentu Mohammad Idris yang tidak bisa dilewatkan begitu saja sebagai penguasa Kota Depok.

"PKS tingkat Depok memang kebijakannya mengusung kader asli tingkat kota. Tapi, seandainya nanti di detik terakhir ada perubahan-perubahan dari pengurus pusat, itu di luar kewenangan tim pemenangan tingkat kota," kata Ade.

Itu artinya, keputusan meminang Idris atau tidak, ada di tangan para pengurus pusat PKS.

Dalam survei rutin yang diadakan PKS beberapa bulan terakhir, kinerja Mohammad Idris juga jadi salah satu parameter yang disurvei.

"Jadi masih ada peluang itu (mengusung Idris), tetapi kewenangan itu ada di tingkat atas," ungkap Ade.