Salin Artikel

Tata Tertib Disahkan, Anggota DPR yang Jadi Cawagub DKI Harus Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR, DPRD, DPD, polisi, TNI, dan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta harus mengundurkan diri dari profesinya.

Hal itu diatur dalam tata tertib pemilihan wagub DKI, bagian dari Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, yang telah disahkan DPRD DKI Jakarta pada Rabu (19/2/2020).

Pasal 44 Ayat 1 Huruf q dan r peraturan tersebut menyatakan, salah satu syarat ditetapkan menjadi wagub DKI Jakarta adalah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD, DPD, DPR, TNI, Polri, PNS, dan kepala desa, sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, dan PNS itu harus diserahkan saat mendaftarkan diri sebagai cawagub DKI.

Surat pengunduran diri itu harus dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari instansi terkait. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 44 Ayat 2 Huruf l peraturan tersebut.

Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran dengan menyerahkan berbagai persyaratan menjadi cawagub kepada panitia pemilihan (panlih) yang dibentuk DPRD DKI Jakarta.

Mekanismenya, panlih akan meminta cawagub usulan partai pengusung untuk melengkapi persyaratan. Permintaan itu disampaikan melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kemudian, Anies diberikan waktu paling lama lima hari untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan cawagub, termasuk surat pengunduran diri sebagai anggota DPR dan lainnya, kepada panlih.

Panlih kemudian akan memverifikasi berkas persyaratan, menetapkan cawagub yang memenuhi syarat, hingga menggelar pemilihan wagub dalam rapat paripurna DPRD DKI.

Adapun dua nama cawagub yang telah diusulkan partai pengusung, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis.

Ariza merupakan politisi Gerindra yang juga berstatus anggota DPR RI, sementara Nurmansjah adalah politisi PKS.

Dua calon tersebut menggantikan dua calon yang sebelumnya sudah diserahkan ke DPRD DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Proses kedua kader PKS tersebut mandek di DPRD DKI. Akhirnya, PKS dan Gerindra mengganti keduanya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/20/19305541/tata-tertib-disahkan-anggota-dpr-yang-jadi-cawagub-dki-harus-mundur

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Pesimis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Pesimis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Megapolitan
Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

Megapolitan
Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Megapolitan
Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Megapolitan
Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.