Puji Anies Saat Rapat di DPR, Politisi PKS: Setelah 4 Gubernur Revitalisasi Tim Baru Terealisasi

Aziz diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangannya mengenai revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, yang menjadi polemik.

Ia menyebut, revitalisasi TIM memang sudah sepantasnya dilakukan karena desain revitalisasi telah selesai sejak 2007.

"Dan desain ini belum tereksekusi. Dan eksekusi desain ini merupakan penghargaan tertinggi kepada seniman. Ini juga ide ini dari para seniman bagaimana TIM yang merupakan ikon nasional bisa mewakili sebagai wadah bukan hanya seniman Jakarta tapi seniman nasional," ucap Aziz dalam rapat dengar pendapat (RDP) di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, pembangunan wisma agar para seniman dari kota dan negara lain tidak sulit mencari penginapan jika ada kegiatan di TIM.

Ia pun memuji Anies karena revitalisasi TIM baru dieksekusi di bawah pemerintahan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Saya menghargai setelah pergantian 4 gubernur baru terealisasi. Ada pihak yang setuju dan tidak," kata dia.

Terkait penolakan sejumlah seniman karena ada hotel di TIM, baru muncul beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, Komisi B beberapa kali rapat dengan PT Jakarta Propertindo selaku pemegang proyek. Menurut Jakpro semua seniman telah menyetujui revitalisasi.

"Rapat saya dengan Jakpro awalnya semua seniman setuju. Ketika ini sudah berjalan pembangunan mulai ada seniman yang merasa pembangunan ini mengabaikan aspirasi mereka. Saya garis bawahi awalnya seluruh seniman setuju, namun ada yang tidak setuju," jelasnya.

Komisi X DPR RI, menggelar rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, Anggota Komisi B, D, E DPRD DKI, dan Dirut Jakpro Dwi Daryato.

Komisi X ingin mereka menjelaskan polemik revitalisasi TIM.

Penjelasan Anies

Dalam kesempatan itu, Gubernur Anies menjelaskan revitalisasi TIM untuk menjadi pusat kesenian dunia.

Menurut dia, TIM seharusnya tidak hanya menjadi pusat seni nasional, melainkan internasional karena Jakarta termasuk kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara.

Untuk itu, Jakarta juga bisa menjadi salah satu pusat kebudayaan internasional.

Anies melanjutkan, TIM nantinya menjadi ruang pameran atau karya para seniman dengan lebih bergengsi.

Konsep TIM yang sesuai keinginan para seniman akan diakomodasi sebagai laboratorium, barometer, dan etalase.

Anies juga mengklaim bahwa pengerjaan revitalisasi TIM tidak mengambil untung.

Untuk itu, pengerjaan tersebut ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anies menyamakan pengerjaan oleh Jakpro layaknya proyek pemerintah pusat yang dieksekusi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut dia, revitalisasi TIM bakal menghasilkan manfaat bagi para seniman.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjami tak ada komersialisasi seusai revitalisasi TIM.

Penyewaan wisma, kata dia, akan dibanderol dengan harga murah, namun dengan fasilitas berstandar internasional.

"Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional tapi harganya terjangkau. Karena mau dorong kesenian. Kalau mau pemasukan tinggal naikkan (anggaran)," ucap Anies.

Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan Komisi X DPR dengan Forum Seniman Peduli TIM, Senin (17/2/2020).

Dalam rapat itu, pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi terkait revitalisasi TIM.

Mereka menilai Anies telah melanggar banyak aturan.

"Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini dan lain-lain, tidak ngomong sama DPRD," imbuh dia.

Panca mengutarakan para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.

Namun, kata Panca, hasilnya nihil. Menurut dia, revitalisasi yang dilakukan Anies hanya berorientasi untuk kepentingan komersial.

Dia mengatakan Anies punya pandangan keliru mengenai revitalisasi TIM.

"Revitalisasi itu diberlakukan oleh Saudara Gubernur dengan aspek komersial yamg sangat tinggi. Itu rinciannya ada. Kami sudah rinci satu per satu. Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujarnya.

Panca menyebut orientasi Anies pada profit itu menyesatkan. Ia khawatir pemerintah daerah lain punya anggapan serupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan seni.