3 Anggota DPRD DKI Temui Buruh yang Demo, Mengaku Tolak Omnibus Law

Ketiganya menemui buruh yang berunjuk rasa menolak Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja sekitar pukul 15.00 WIB.

Aziz, Ismail, dan Syarif naik ke atas mobil komando dan berbicara menggunakan pengeras suara.

Abdul Azis mengatakan, Fraksi PKS mendukung para buruh untuk menolak Omnibus Law.

"Buruh dan pekerja adalah rakyat Indonesia oleh itu negara harus menyejahterakan. Saya Abdul Aziz, ketua Komisi B dari PKS akan mendukung setiap usaha para buruh berjuang. Buruh dan pekerja adalah komponen paling utama dari bangsa ini. Kami menolak Omnibus Law," ucap Aziz.

Sementara itu, Syarif menuturkan, perjuangan para buruh sama dengan Partai Gerindra. Maka secara pribadi maupun partai menolak Omnibus Law.

"Perjuangan saudara tidak ringan, tidak akan enteng. Di jalan dan di rumah saudara ditunggu keluarga dan kerabat agar buruh lebih sejahtera. Saya titip pesan saudara jangan lemah dalam berjuang karena Gerindra dan DPRD mendukung saudara," tuturnya.

Ia meminta agar buruh terus berjuang. Bahkan bila perlu libatkan masyarakat dan mahasiswa untuk menolak Omnibus Law.

"Saya minta himpun semua kekuatan bukan hanya buruh tapi semua masyarakat. Mahasiswa harus turun gerakkan semua kekuatan masyatakat," kata dia.

Ribuan buruh dan pekerja dari sejumlah serikat yang tergabung dalam 'Gerakan Buruh Jakarta' menggelar aksi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Sejumlah serikat ikut menggelar aksi di antaranya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Mereka datang untuk menyuarakan penolakan atas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

"Persatuan adalah Gerbang paling konkret menuju kesejahteraan. Kita tunjukan kepada negara ketika Omnibus Law tetap disahkan kita mogok massal," ungkap salah seorang orator dari atas mobil komando.

Usai berunjuk rasa di depan Balai Kota, mereka kemudian bergerak ke Jalan Kebon Sirih tepatnya di depan Gedung DPRD DKI untuk menyampaikan aspirasi yang sama kepada anggota Dewan.

Selama ini, serikat pekerja mengungkapkan sederet kekhawatiran terhadap omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang dirancang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Omnibus law dirancang pemerintah dengan meleburkan 1.194 pasal di 82 UU menjadi satu undang-undang yakni UU Cipta Lapangan Kerja.

Hal yang dikhawatirkan adalah menghilangkan upah minimum, pesangon mengecil, pengangkatan karyawan tidak jelas, mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, yang terakhir adalah jaminan sosial pekerja terancam hilang.