Kegalauan Wali Kota Bekasi Menanti Bansos untuk Warga, Berharap ke Pemprov Jabar hingga DKI

Bahkan sebagian warga memilih untuk gotong royong membantu masyarakat di wilayahnya masing-masing yang terdampak.

Pemerintah Kota Bekasi telah mencatat keseluruhan ada 106.000 Kartu Keluarga (KK) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Lalu, untuk non-DTKS ada 130.000 KK yang tercatat terdampak akibat penerapan PSBB di Bekasi.

Non-DTKS itu yakni pekerja harian yang terdampak dengan adanya penerapan PSBB ini. Mulai dari ojek online, buruh yang di-PHK atau terancam PHK (diliburkan tanpa digaji), dan pedagang lainnya yang tak bisa berjualan.

Anggaran Pemkot Bekasi terbatas

Meski sudah mencatat dan mendata warganya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui saat ini pemerintahannya hanya memiliki simpanan anggaran Rp 25 miliar.

“Kita enggak banyak kok (kebutuhannya), emang duitnya enggak ada,” ujar Effendi atau Pepen di Bekasi beberapa waktu lalu.

Pepen sapaan akrabnya mengatakan, awalnya ada anggaran simpanan lewat dana alokasi umum (DAU) APBD 2020 sekitar Rp 110 miliar.

Namun, sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk menangani Covid-19 sejak awal merebak di Kota Bekasi. Bahkan masih ada keperluan gaji karyawan yang harus dikeluarkan dari dana tersebut.

Kini hanya tersisa Rp 25 miliar untuk warga yang terdampak PSBB.

Pemkot Bekasi memang telah menyiapkan bansos di luar dari bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tiap kepala keluarga, yakni sebesar Rp 200.000 dalam bentuk sembako, seperti beras, kecap, minyak goreng, dan lainnya.

Namun, bantuan tersebut tak bisa mencukupi warga yang terdampak di Kota Bekasi.

Berharap bantuan Pemprov Jabar dan Pusat

Karena tak memiliki dana yang cukup, Pemerintah Kota Bekasi pun mengharapkan bantuan dari berbagai pihak. Mulai dari dana Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tujuannya agar bantuan tersebut bisa disalurkan bersamaan dan semua warga yang terdampak mendapatkan bantuan.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jawa Barat.

Bahkan diakui Pepen, Pemerintah Kota seakan digantungkan dengan harapan yang tidak pasti terkait jumlah warganya yang dibantu.

Awalnya, Pemprov Jawa Barat menjatah 32.800 KK Kota Bekasi yang mendapat bansos.

Setelah itu ternyata angka itu turun melesat menjadi 27.000 KK Kota Bekasi untuk mendapatkan Bansos.

"Saya sudah kabari Gubernur minta atensi yang tinggi untuk Kota Bekasi. Artinya, perhatian yang tinggi kalau kita minta 48.000, ya mbok tolong 48.000," ujar Rahmat.

Namun, hingga kini itu bantuan tersebut belum terealisasi. Bahkan Pepen sendiri belum dapat kejelasan ada berapa banyak warganya yang diberikan bantuan.

“Belum ada (datanya). Tadi kita tanya tahu dari Kepala Kantor Pos kalau Pemprov Jabar itu akan memberikan bantuan ke 1.000 KK sebagai simbolis penyerahan bansos pada Rabu ini,” kata Pepen.

Minta dana bansos ke DKI Jakarta

Dilema tak ada kepastian terkait bantuan, Pemerintah Kota Bekasi pun mengajukan dana ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemkot Bekasi telah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait permintaan bantuan sosial kepada warga Kota Bekasi pada Kamis (9/4/2020) lalu.

Bantuan dari DKI, kata pria yang akrab disapa Pepen itu, diharapkan dapat memberikan keringanan Pemkot Bekasi dalam penanganan Covid-19 sekaligus pelaksanaan PSBB.

Mengingat, Kota Bekasi sebagai daerah penyangga DKI Jakarta merupakan mitra kerja dalam beberapa program kepemerintahan.

"Jadi kalau dibantu DKI dalam bentuk material barang lebih enak tinggal tambah dengan bantuan kita (APBD Kota Bekasi). Namanya minta dan mohon yang penting kan pada prinsipnya bisa mengurangi beban APBD kita dan hasilnya maksimal," ujar Pepen.

Namun, langkah tersebut nyatanya belum mengabarkan kabar yang gembira. Sebab hingga kini belum ada jawaban dari Pemprov DKI terkait bantuan tersebut.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi pun masih menunggu bantuan sosial dari berbagai pihak.

Bangun dapur umum

Sembari menunggu bantuan dari Pemprov Jabar, Pemerintah Pusat, dan Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi pun membangun 12 dapur umum di 12 kecamatan.

Dapur umum ini dibangun untuk mereka yang terdampak sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan makanan.

“Kita siap bangun 12 kecamatan, kita ada 10 set alat dapur umum. Kita pinjem sama Kodim, kita pinjam sama yonif 202 untuk pembangunan dapur umum,” ujar Pepen.

Ia mengatakan, dapur umum ini dibangun melalui dana corporate social responsibility perusahaan-perusahaan swasta.

“Kami gencar mencari perusahaan swasta untuk mencukupi persediaan di dapur umum,” tutur dia.