Pemkot Depok: Banyak Penerima Bansos Tak Mengisi Formulir secara Lengkap

DEPOK, KOMPAS.com - Lebih dari sepekan mendata kelompok miskin dan rentan miskin di Depok, Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok mengaku akan tetap mengirimkan hasil pencatatan mereka kepada Pemprov Jawa Barat kendati sebagian data tak lengkap.

Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok Tri Rezeki Handayani berujar, pengiriman data itu akan dilakukan pada pekan ini.

"Dari Provinsi sudah ditunggu, tanggal 25 April ini paling lambat," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Data yang dimaksud adalah data kategori non-DTKS, alias penerima bantuan sosial yang tak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Kiki mengonfirmasi, sejauh ini pihaknya telah menerima usulan penerima bantuan lebih dari 250.000 kepala keluarga (KK) di Depok.

Namun, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan 30.000 KK sebagai penerima bansos dari APBD Kota Depok.

Maka, lebih dari 220.000 KK tersisa akan jadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat melalui kas masing-masing.

Kiki menjelaskan, saat ini tim pengolah data tengah sibuk melakukan validasi data. Data yang diterima banyak yang tak lengkap, sedangkan jumlah petugas pengolah data terbatas.

Kiki berujar, pihaknya akan semaksimal mungkin memvalidasi data itu sebelum dikirimkan ke Pemprov Jawa Barat.

"Datanya ada yang mengisi kosong untuk status pekerjaan, misalnya. Sudah disortir, tapi untuk tigakategori (NIK, status pekerjaan, nama jelas) itu, yang blank-blank kan agak sulit juga, karena data yang dikirim ke kami juga banyak yang tidak lengkap," tutur Kiki.

"Ada proses validasi tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Khawatir juga kendala lagi di lapangan. Itu kita kirimkan saja nanti, biarkan saja nanti provinsi dan pusat yang menyortir," tutur dia.

Janji pemerintah untuk menyalurkan bansos belum ditunaikan secara tuntas untuk warga Depok, meskipun telah memasuki hari ketujuh PSBB diterapkan, hari ini, Selasa (21/4/2020).

Pemerintah Kota Depok sudah mencairkan secara penuh alias 100 persen, total anggaran Rp 7,5 miliar dari APBD Kota Depok untuk dana bantuan sosial, meskipun dianggap tak merata dan tak seluruhnya tepat sasaran.

Anggaran itu dirinci menjadi sebesar Rp 250.000 untuk 30.000 Kepala Keluarga dari data non-DTKS.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat baru mengucurkan bantuan kepada 1.000 Kepala Keluarga/Kelompok Penerima Manfaat (KK/KPM) hingga per Senin (20/4/2020), dari target kuota sebanyak 10.423 KK/KPM.

Setiap KK/KPM berhak atas bantuan senilai Rp 500.000 dari APBD Provinsi Jawa Barat. Rinciannya, Rp 350.000 dalam bentuk sembako dan barang kebutuhan harian, Rp 150.000 dalam bentuk uang tunai.

Kemudian, bantuan sosial dari pemerintah pusat belum turun karena masih dalam tahap validasi data penerima bantuan.