Larangan Mudik, PO Bus Andalkan Jasa Pengiriman Logistik

Sejumlah PO bus terpaksa harus "putar otak" agar perusahaan tetap mendapat pemasukan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Salah satunya ialah PO Putera Pelangi yang melayani bus antar provinsi lintas Sumatera.

Devita, perwakilan pegawai PO Putera Pelangi Terminal Kampung Rambutan mengatakan, saat larangan mudik mulai diterapkan pada Jumat (24/4/2020) nanti, pihaknya hanya bisa bergantung pada jasa pengiriman logistik.

"Kalau ngirim barang ada, ya kita terima. Tapi biasanya ini sama yang biasa ngirim barang, tidak ada. Yang biasa pulang (mudik) pun tidak berani," kata Devita kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

Selama pandemi Covid-19, baik pengiriman logistik atau jasa layanan bus, keduanya alami penurunan.

Khusus jasa pengiriman logistik, Devita menambahkan, pihaknya terakhir menerima jasa tersebut pada akhir Maret.

Kendati demikian, saat penerapan larangan mudik, hanya pengiriman logistik yang dapat diandalkan Perusahaan Otobus tersebut.

"Kita menerima jasa pengiriman juga sesuai tujuan. Jadi kita biasa ngirim barang juga yang biasanya barang-barang proyek, makanan, itu jadi dia tidak ngirim lagi. Terakhir itu akhir Maret lah. Sekarang ini sudah fix tidak ada barang, tidak ada penumpang," ujar Devita.

Devita berharap wabah Covid-19 segera berakhir di Indonesia agar masyarakat bisa kembali beraktifitas normal.

Pemerintah pusat sebelumnya memutuskan melarang warga untuk mudik ke kampung halaman selama bulan puasa hingga Lebaran.

Presiden Joko Widodo beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik.

Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi.

Adapun sebanyak 68 persen masyarakat memutuskan tidak mudik dan 7-8 persen sudah mudik ke kampung halaman.

Sebelumnya, Jokowi telah memutuskan melarang para ASN, pegawai BUMN, dan personel TNI-Polri mudik ke kampung halaman di masa Lebaran.

Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisasi pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia ke daerah.