Pemprov DKI Akui Keliru Susun Data Penerima Bantuan Sosial

Kesalahan data itu berakibat pada warga yang ternyata masih mampu mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan data salam jumlah yang sangat kecil itu biasa terjadi di Indonesia.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Namun, kata Anies, data tersebut perlahan dikoreksi dengan adanya temuan di lapangan.

Anies menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies.

Sebelumnya, dalam tahap awal bagian bantuan sosial terdapat temuan sejumlah warga mampu namun masih mendapat bantuan.

Hal itu terjadi di kawasan Kelapa Gading Barat, dan Suter Jaya, Tanjung Priok.

Selain itu, dalam daftar penerima bantuan sosial yang dimiliki Pemprov DKI, terdapat pula nama-nama anggota PNS dan DPRD.