Ditambah hingga 37.735, Kuota Penerima Bansos di Depok Kini Mencapai 48.158 KK

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah 37.735 KK penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Depok.

Mereka merupakan penerima bansos yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI atau non-DTKS.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat telah menetapkan 10.423 KK penerima bansos dari data DTKS.

Artinya, total penerima bansos di Depok saat ini mencapai 48.158 KK.

"Pemerintah provinsi kerja samanya dengan Kantor Pos untuk distribusinya, tidak dengan pemerintah daerah," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris, Senin (4/5/2020) lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Jaminan Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani menyampaikan bahwa 37.735 KK tambahan ini diperoleh usai bolak-balik validasi data antara Pemerintah Kota Depok dengan Pemprov Jawa Barat serta Kementerian Sosial.

Ia mengatakan, dari hasil validasi, diperoleh 36.000-an KK penerima bansos yang dipastikan tak tumpang tindih dengan data lain.

Kemudian, terdapat lebih dari 1.000 permintaan tambahan bansos melalui aplikasi Sapa Warga dan Pikobar Pemprov Jawa Barat, sehingga diperoleh total 37.735 KK yang disanggupi Pemprov Jawa Barat untuk dibantu.

"Kami barusan koordinasi, kapan akan launching karena kami juga sudah banyak ditanya-tanya. Bulan Mei ini mudah-mudahan tanggal 11 bisa kick-off. Kita tunggu saja," ujar Tri Rezeki kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2020) petang.

Sebagai informasi, bansos dari Pemprov Jawa Barat senilai Rp 500.000 per KK, dengan rincian Rp 350.000 berbentuk paket sembako dan Rp 150.000 berupa uang tunai.

Distribusinya dilakukan langsung ke rumah penerima menggunakan jasa Kantor Pos.

Akan tetapi, meskipun jumlah penerima bansos ditambah, distribusi bansos Pemprov Jawa Barat mengalami kendala di lapangan.

Dari 10.423 KK yang dijanjikan menerima bansos pada 15 April 2020 lalu, hingga kini baru 2.191 KK atau 21 persen di antaranya yang sudah menerima bansos.