Ini Penyebab Pembagian Beberapa Paket Bansos di Jakarta Sempat Salah Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengungkapkan penyebab bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap salah sasaran.

Bansos yang dimaksud adalah bansos tahap satu yang diberikan kepada warga dengan ekonomi rentan pada 9 April hingga 24 April lalu.

Menurut dia, kesalahan pendistribusian karena banyak data yang dipakai.

Data yang dipakai di antaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima bantuan Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, hingga data UMP.

"Kesalahan penerima memang terjadi karena kita menggunakan data awal tadi kan, ada macem-macem. Ada dari PPU (Pekerja Penerima Upah) yang dari Dinas Tenaga Kerja," ucap Irmansyah di Balai Kota, Rabu (6/5/2020).

Irmansyah juga beralasan, terkadang yang membutuhkan bantuan merupakan saudara dari pemegang kartu keluarga (KK).

"Karena kita pendekatannya KK, bisa jadi kepala keluarganya adalah orang-orang mampu dan dikenal. Tapi kan anggota keluarganya, mungkin keponakannya gitu yang dari kampung di situ, dia yang dapet. Tapi kan terpublikasi kepala keluarganya," jelasnya.

Ia pun berjanji pendistribusian bansos tahap dua bakal dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati.

"Prinsipnya adalah jika dia dapat tapi tidak sesuai dengan yang di lapangannya itu nanti dicoret dan tidak dimasukan dalam data di tahap kedua," tutur Irmansyah.

Diketahui, bansos tahap satu dari Pemprov DKI didistribusikan sejak 9 April hingga 24 April 2020 lalu.

Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.

Bansos ini kerap salah sasaran salah satunya adalah saat sejumlah warga RW 07, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara mengembalikan bansos yang mereka terima.

Camat Kelapa Gading M Harmawan mengatakan, setidaknya ada 20 paket sembako (sembilan bahan pokok) yang dikembalikan warga.

"Dikembalikannya hari Senin atau Selasa lalu," kata Harmawan dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Tak hanya pengembalian, sejumlah warga Kelapa Gading bahkan ada yang memilih membagi-bagikan kembali bantuan sosial yang mereka terima kepada warga yang lebih membutuhkan.

Kejadian salah sasaran lainnya adalah ketika anggota TNI dan PNS masuk dalam daftar penerima.

Dasar dari pembagian bansos tersebut adalah dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Salah satu TNI penerima bansos ini beralamat di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sedangkan salah satu PNS juga beralamat di kelurahan yang sama.

Tak hanya itu, salah satu anggota DPRD DKI juga masuk dalam daftar tersebut.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak membenarkan jika namanya masuk dalam data penerima bansos.

"Iya betul (itu nama saya). Itu di RT saya, enggak ada lagi," kata Johnny.

Politisi PDI-P ini pun mengaku tak tahu menahu mengapa namanya bisa masuk dalam daftar tersebut.

Bahkan, Ketua RT dan RW di wilayahnya yakni Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pun tak merasa memasukkan nama Johnny dalam daftar penerima bansos.

"Warga ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat. Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya," tambah dia.