Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Padahal, awalnya ada kesepakatan pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Pemprov awalnya menyanggupi penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan.

Namun, angka itu belakangan yang menjadi persoalan karena DKI diklaim para menteri angkat tangan karena sudah kehabisan dana.

Bagaimana persoalan ini bermula?

Pembagian bansos DKI dan pemerintah pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah.

Anies menyampaikan hal itu saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf pada 2 April 2020.

Dari 3,7 juta warga, kata Anies, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, Anies menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut.

"Mereka selama ini ada pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan dari pemerintah," kata Anies.

Ma'ruf kemudian menanyakan jumlah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat.

"Jumlahnya berapa yang pusat ikut partisipasi (untuk memberi bantuan)?" tanya Ma'ruf.

Anies menjawab, targetnya ada 2,6 juta warga rentan miskin yang perlu dibantu pemerintah pusat. Rencananya, bantuan diberikan selama dua bulan, yakni April-Mei 2020.

"Jadi nilai tepatnya, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta," ujar Anies menjawab pertanyaan Ma'ruf.

Dari 3,7 juta warga tersebut, 1,1 juta warga di antaranya berarti akan mendapat bantuan sosial dari Pemprov DKI, sedangkan 2,6 juta warga akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Pada hari yang sama, saat rapat terbatas melalui konferensi video, Presiden Jokowi juga menyatakan ada sekitar 3,6 juta orang di Jakarta yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

Mereka akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi.

Janji Anies, warga dapat bantuan sembako tiap pekan

Pemprov DKI Jakarta mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020, satu hari sebelum diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies berujar, ada 1,2 juta kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan tersebut setiap pekan.

"Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok," kata Anies, 9 April 2020.

Pernyataan Anies ini berbeda dengan data semula soal 3,7 juta warga yang perlu mendapatkan bantuan. Anies tidak menjelaskan perbedaan data 3,7 juta warga dengan 1,25 juta KK tersebut.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto berujar, target penerima bansos tahap pertama sebanyak 1.194.633 KK.

Angka itu didapat setelah Pemprov DKI memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data penerima bantuan Pemprov DKI, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan lainnya.

"Data ini di-matching-kan oleh Dinas Kependudukan, jangan sampai ada data yang tumpang tindih. Dari data yang sudah dilakukan pemadanan, ditemukan 1.194.633 KK, itu dijadikan basis penyaluran bansos tahap pertama," ujar Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Realisasi bansos DKI, warga baru terima 1 kali bantuan

Tak seperti yang dijanjikan Anies, warga nyatanya baru satu kali menerima bantuan dari Pemprov DKI selama PSBB. Bantuan tahap pertama itu didistribusikan pada 9-25 April 2020.

Bantuan yang diberikan berisi lima kilogram beras, dua kaleng kecil sarden, 0,9 liter minyak goreng, dua bungkus biskuit, dua masker kain, dan dua batang sabun mandi. Nilainya setara Rp 149.500.

Bansos bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta.

Anies mengklaim pembagian bansos tahap pertama sebagian besar tepat sasaran. Dari target 1,2 juta KK penerima bansos, kata dia, 98,4 persen di antaranya tepat sasaran.

"Ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan. Ada yang salah alamat, orang mampu, sudah meninggal. Itu semua menjadi bahan koreksi dalam distribusi berikutnya," ucap Anies, Jumat (1/5/2020).

Namun, klaim Anies tersebut berbeda dengan data distribusi bansos di situs web corona.jakarta.go.id.

Berdasarkan rekap pendistribusian bansos pada 9-25 April 2020 di situs web tersebut, ada 1.049.317 KK yang telah menerima bantuan tahap pertama.

Persentasenya 87,4 persen dari target 1,2 juta KK penerima. Atau, persentasenya 87,8 persen bila target penerima sebanyak 1.194.633 KK.

Bansos dari pusat

Sejak 20 April 2020, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mendistribusikan bansos yang diberi nama bantuan presiden (banpres) kepada warga di Jakarta.

Bantuan sembako itu akan diberikan selama tiga bulan.

Catur Laswanto mengatakan, Kemensos memberikan bantuan kepada 947.126 KK di Ibu Kota.

Hingga Selasa (5/5/2020), banpres bulan pertama telah didistribusikan kepada hampir 86 persen KK penerima.

Karena adanya bansos dari pemerintah pusat, Pemprov DKI pun memutuskan menunda pemberian bansos tahap kedua.

"Program yang dilakukan saat ini itu oleh Kemensos diberikan tiap dua minggu. Ini sekarang sedang berjalan, itu dikelola oleh Kemensos," ucap Anies, Sabtu (2/5/2020).

Sementara itu, Anies berujar, bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI pada tahap pertama untuk mengisi kekosongan sebelum adanya bantuan dari Kemensos.

Hal ini lantaran PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai sejak 10 April 2020, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah pusat. 

"Yang dikelola oleh DKI, kita lakukan sebelum pempus mulai tanggal 20 (April). Di situ PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Di situlah kenapa kemudian DKI memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu," kata dia.

Menurut Anies, penerima bansos tahap kedua dari Pemprov DKI akan jauh lebih banyak.

Catur menyatakan, penerima bansos tahap kedua rencananya bertambah menjadi 2 juta KK.

Penerima bansos bertambah karena banyaknya warga yang terdampak Covid-19, padahal sebelumnya tak termasuk warga penerima bantuan dari Pemprov DKI.

Tambahan data penerima bansos ini berasal dari usulan RT/RW yang dihimpun Biro Pemerintahan DKI Jakarta. RT/RW mengusulkan warganya yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 untuk mendapatkan bansos.

Selain itu, Pemprov DKI juga mendata warga yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19, seperti nelayan, pengemudi ojek, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Ada pula pengurus rumah ibadah dan warga ber-KTP non-DKI Jakarta.

Meskipun demikian, Catur menyatakan, data 2 juta KK penerima bansos tahap kedua itu masih belum final. Pemprov DKI masih melakukan sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih.

"Dalam posisi sekarang, data masih di-cleansing," ucap Catur.

Data 2 juta KK penerima bansos itu juga diusulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan presiden dari pemerintah pusat.

Keluhan Muhadjir: Data penerima dari DKI sama

Menko PMK Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos. Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

Muhadjir pun keberatan dengan ucapan Anies yang menyatakan bansos tahap pertama dari Pemprov DKI untuk mengisi kekosongan bansos dari pemerintah pusat.

"Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir, kemarin.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.

Sri Mulyani sebut DKI tak lagi punya anggaran

Sementara itu, pada hari yang sama, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Penjelasan Pemprov DKI

Dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta kemarin, Catur Laswanto sempat menjelaskan hal yang dikeluhkan Muhadjir.

Menurut Catur, penerima bansos dari Pemprov DKI dan Kemensos bersumber dari basis data yang sama, yakni sebanyak 1.194.633 KK.

Pemprov DKI mengusulkan 1.194.633 KK penerima bansos dari pemda untuk mendapatkan bansos pula dari Kemensos.

"Data Pemprov DKI dan Kemensos adalah sama, itu dulu. Setelah menerima data kami, Kemensos kemudian melakukan cleansing data dari usulan kami. Mereka (warga) yang tercatat penerima PKH (program keluarga harapan) tidak menerima (bansos) itu," kata Catur.

Setelah verifikasi data, Kemensos memutuskan penerima bansos pemerintah pusat di Jakarta sebanyak 947.126 KK.

Dalam rapat tersebut, Catur tidak membahas hal yang disinggung Sri Mulyani soal Pemprov DKI tak lagi punya anggaran untuk memberikan bansos.

Namun, Catur menyatakan bahwa Pemprov DKI baru mengusulkan 2 juta KK di Jakarta untuk mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.

Catur tidak mengetahui apakah Kemensos akan memberikan bansos kepada 2 juta KK yang diusulkan Pemprov DKI atau tetap memberikan bansos kepada 947.126 KK untuk periode Mei-Juni 2020.

"Usulan 2 juta harapan kami diterima. Kalau usulan tidak diterima semua, katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (kepada 947.126 KK), tentu kami harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD," tutur dia.

Catur juga menyampaikan, anggaran bansos Pemprov DKI menggunakan pos belanja tak terduga (BTT) dalam APBD. Harapannya, semua kebutuhan anggaran untuk bansos bisa terpenuhi.

"Berkaitan dengan pertanyaan apakah anggaran cukup, ya kami berharap bansos bisa segera dikurangi kalau ekonomi segera bangkit. Persoalannya, apakah ekonomi segera bangkit atau tidak? Karena itu, kami concern memberikan bansos di BTT agar semua bansos terpenuhi. Kalau ada jumlah penerima baru, ya sebagai konsekuensinya anggaran juga harus diusulkan," ujar Catur.