Kota Tangerang Menanti Bansos Tas Jinjing Bertuliskan Bantuan Presiden

Meskipun sudah beberapa kali diundur, tak ada pilihan lain selain menanti janji pemerintah pusat yang rencananya akan memberikan bantuan untuk 75.911 kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19 di Kota Tangerang.

"Harusnya (bantuan) pusat (didistribusikan) tanggal 20-21, tapi diundur lagi tanggal 25. Saya juga enggak ngerti kenapa," kata Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah Selasa (21/4/2020) lalu.

Setelah janji tanggal 21 April dibatalkan, janji pencairan bantuan sosial pada 25 April juga ternyata nihil.

Bantuan untuk puluhan ribu KK terdampak Covid-19 di Kota Tangerang dari pemerintah pusat kian tak jelas.

Tak ada tanggal pasti pencairan bantuan sosial, padahal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang sudah masuk tahap kedua.

PSBB sendiri membatasi gerak masyarakat untuk berinteraksi dan memutar roda perekonomiannya secara mandiri sehingga dinilai bansos sangat diperlukan bagi warga yang ekonominya terdampak pada kegiatan PSBB.

Penundaan kembali setelah 2 kali ditunda

Arief kembali mendapat janji dari pemerintah pusat bahwa pencairan bansos untuk wilayah yang dia pimpin dipastikan akan disalurkan pada 4 Mei.

Namun, lagi-lagi bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah pusat di Kota Tangerang tak kunjung hadir di tengah masyarakat Kota Tangerang yang sedang menjalani PSBB tahap dua.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Hilman memastikan bansos dari pemerintah pusat belum disalurkan hingga Rabu (6/5/2020).

Hilman sendiri tak mendapat informasi dan kejelasan kapan kepastian bansos dari pemerintah pusat bisa dicairkan.

Dia hanya mendapat informasi skema penyaluran dari pemerintah pusat yang tidak melibatkan Pemkot Tangerang.

Dari Inspektorat Kementerian Sosial, kata dia, akan dikirim langsung ke RT RW melalui PT Pos Indonesia.

Namun, hingga hari kedua sejak janji pencairan Bansos dari Pusat, belum ada informasi soal pendistribusian tersebut.

"Dinsos Kota Tangerang (akan) mencocokan antara data yang ada dan penerima," kata Hilman.

Bantuan sosial harus menunggu pusat

Janji bantuan sosial dari pemerintah pusat ternyata berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah tingkat dua.

Pemkot Tangerang sendiri sudah menganggarkan bantuan untuk KK terdampak, namun tak bisa disalurkan karena tak boleh melangkahi bantuan dari pemerintah pusat.

"Masalahnya kami enggak bisa ngasih, (padahal) kami sudah anggarkan (untuk) 85.000 KK. Cuma masalahnya kami enggak bisa ngasih kalau provinsi dan pusat belum ngasih," ujar Arief.

Arief mengatakan, warga terdampak Covid-19 di Kota Tangerang yang terdata kurang lebih sebanyak 161.000 KK.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten sudah menyanggupi akan memberikan bantuan untuk ratusan ribu KK terdampak.

"Di Kota Tangerang itu ada 86.000 KK datanya (ditanggung) sama provinsi, dari (tanggungan) pusat itu 75.911. Nah yang pusat bantuan sembako, kalau provinsi ngasih uang," ujar Arief.

Usut punya usut, keterlambatan penyaluran bantuan sosial tersebut ternyata disebabkan oleh tas jinjing yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan yang belum siap.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui distribusi bantuan sosial berupa paket sembako sempat tersendat karena persoalan kemasan.

Meski paket sembako sudah tersedia, namun terjadi keterlambatan dalam produksi tas jinjing yang digunakan untuk mengemas sembako.

"Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok (tas) sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor," kata Juliari.

Tas tersebut berwarna merah putih bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19".

Terdapat pula panduan singkat untuk menghadapi virus corona seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kontak fisik, hingga larangan mudik.

Di bagian atas ada logo Presiden Republik Indonesia dan di bagian bawah logo Kemensos.