Salin Artikel

Pemprov DKI Diminta Bersiap Terapkan Relaksasi PSBB dengan Protokol Kesehatan Lebih Ketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta bersiap menerapkan relaksasi atau kelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mulai menyusun strategi saat relaksasi PSBB diterapkan nanti.

"Pemprov DKI Jakarta sudah harus siap dalam hal relaksasi PSBB, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dibanding pada PSBB sekarang," ucap Jhonny saat dihubungi, Senin (18/5/2020).

Menurut dia, PSBB tak selamanya bisa diterapkan. Masyarakat tak bisa terus berdiam di rumah lantaran berdampak cukup besar bagi para pekerja perusahaan hingga buruh.

Belum lagi anggaran milik pemerintah yang tak selamanya bisa menjamin bantuan terhadap rakyat.

"Sekarang kemampuan pemerintah untuk PSBB kan terbatas. Tapi, sudah tahu belum kalau semua bidang ekonomi enggak jalan, haduh kita enggak kuat. Orang-orang yang keluar itu adalah orang-orang yang menyangkut urusan perut. Kalau lapar bisa kenyang sendiri enggak ada makan? Saya menginginkan siap-siap untuk relaksasi, bukan harus sekarang, nanti sesudah Lebaran ini kita siapkan," kata dia.

Sekretaris Komisi C ini menuturkan, dari sisi kesehatan, Covid-19 perlu diantisipasi dan dicegah. Namun, di satu sisi, perekonomian juga tidak bisa dibiarkan jatuh.

Ia pun tak yakin jika Pemprov DKI benar-benar menegakkan sanksi PSBB. Pasalnya, di lapangan masih sangat banyak warga yang melanggar.

"Kita juga sepakat bicara kesehatan, tapi sisi lain juga harus dipertimbangkan. Kenapa saya katakan? Peningkatan di Jakarta ini artinya belum ada penurunan, belum landai karena memang penegakan aturan itu tidak tegas. Nah, kalau ekonomi gimana? Mau bangkrut kita?" tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, akan ada relaksasi PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.

"Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan," kata Mahfud, seperti dilansir Kompas TV, Senin (4/5/2020).

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (3/5/2020), ia mengatakan, penerapan PSBB di setiap daerah berbeda-beda.

Ada daerah yang menerapkan PSBB dengan ketat, sampai masyarakat pun sulit bergerak hingga sulit mencari uang.

Namun, di tempat lain ada pula masyarakat yang melanggar aturan PSBB itu dengan mudahnya.

"Oleh sebab itu, ekonomi harus tetap bergerak, tetapi di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi," ujarnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/18/09501081/pemprov-dki-diminta-bersiap-terapkan-relaksasi-psbb-dengan-protokol

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Disebut Tertular dari Klaster Keluarga

Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Disebut Tertular dari Klaster Keluarga

Megapolitan
Bersikeras Gelar PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19, Disdik Tangerang: Ini Instruksi 4 Menteri

Bersikeras Gelar PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19, Disdik Tangerang: Ini Instruksi 4 Menteri

Megapolitan
Rahmat Effendi Sudah 2 Minggu Ditahan KPK, Kuasa Hukum: Kondisinya Baik-baik Saja

Rahmat Effendi Sudah 2 Minggu Ditahan KPK, Kuasa Hukum: Kondisinya Baik-baik Saja

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Penyebab Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

Wagub DKI Ungkap Penyebab Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

Megapolitan
Stiker Belum Lunasi Pajak Ditempel di Bioskop XXI, Manajemen: Kewajiban Pengelola Gedung

Stiker Belum Lunasi Pajak Ditempel di Bioskop XXI, Manajemen: Kewajiban Pengelola Gedung

Megapolitan
Apindo Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP, Wagub DKI: Kami Hormati

Apindo Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP, Wagub DKI: Kami Hormati

Megapolitan
Tak Hanya Apindo, Anies Juga Digugat 2 Perusahaan Terkait UMP DKI

Tak Hanya Apindo, Anies Juga Digugat 2 Perusahaan Terkait UMP DKI

Megapolitan
Anies Undang Nidji ke JIS, PSI Tawarkan Tanda Tangan Giring sebagai Pendiri Band Itu

Anies Undang Nidji ke JIS, PSI Tawarkan Tanda Tangan Giring sebagai Pendiri Band Itu

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat di Depok, Ini Langkah Antisipasi dari Pemkot

Kasus Covid-19 Meningkat di Depok, Ini Langkah Antisipasi dari Pemkot

Megapolitan
Munarman: Saya dan 25 Orang Lebih Kehilangan Mata Pencarian karena Saya Masuk Penjara!

Munarman: Saya dan 25 Orang Lebih Kehilangan Mata Pencarian karena Saya Masuk Penjara!

Megapolitan
Cara Mengurus Akta Kelahiran untuk Domisili Jakarta

Cara Mengurus Akta Kelahiran untuk Domisili Jakarta

Megapolitan
Pelaku yang Bacok Rentenir hingga Tewas Disebut Baru Pindah dan Jarang Bersosialisasi

Pelaku yang Bacok Rentenir hingga Tewas Disebut Baru Pindah dan Jarang Bersosialisasi

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Dibacok di Larangan Tangerang, Polisi Selidiki

Seorang Pria Diduga Dibacok di Larangan Tangerang, Polisi Selidiki

Megapolitan
Warga Johar Baru Kecewa, Punya Kupon tapi Tak Bisa Beli Minyak Goreng Murah di Operasi Pasar

Warga Johar Baru Kecewa, Punya Kupon tapi Tak Bisa Beli Minyak Goreng Murah di Operasi Pasar

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen di Kota Tangerang Ditunda demi Keselamatan Masyarakat

Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen di Kota Tangerang Ditunda demi Keselamatan Masyarakat

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.