Kegamangan Tenaga Medis di Tengah Skenario The New Normal Indonesia...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia belakangan menggaungkan istilah the new normal atau pola hidup normal versi baru yang menuntut warga hidup berdamai dan berdampingan dengan pandemi Covid-19 yang belum kelihatan ujungnya.

Dalam new normal, ada indikasi bahwa beberapa sektor kegiatan yang tadinya ditutup akan dibuka kembali.

Namun, skenario new normal ini berpotensi menciptakan peningkatan kasus Covid-19 lagi dan berimbas pada tenaga medis, khususnya para perawat.

"Ini yang menjadi perhatian kami. Kami sudah punya prediksi, khawatir ada banyak eskalasi kasus. Jika kasus meningkat, maka kami-kami juga yang menjadi ujung tombak," ujar Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah ketika dihubungi Kompas.com pada Senin (18/5/2020).

"Menjadi kegamangan tersendiri (bagi perawat) karena itu tadi, berarti masih lama kami akan bertugas seperti hari ini," lanjut dia.

Sulit dibantah, para perawat bersama dokter dan tenaga medis lain merupakan kalangan yang paling rentan dengan risiko terpapar Covid-19.

Mereka bekerja sekitar 8 jam sehari dan selama itu pula tubuh mereka dibungkus alat pelindung diri lengkap.

Mereka berhubungan langsung dengan pasien suspect maupun positif Covid-19 di tempat paling terpapar.

Hingga saat ini, data PPNI menyebutkan, 20 perawat pasien Covid-19 telah meninggal dunia, 59 saat ini positif Covid-19, dan 68 perawat kini tengah dirawat sebagai pasien suspect maupun positif Covid-19.

"Tingkat kematian tenaga medis Indonesia ternyata sekitar 6,5 persen (dari total kematian akibat Covid-19), data dari The Conversation," ujar Harif.

"Itu tinggi sekali, sementara negara lain (rata-rata global kematian tenaga medis) 0,3 persen. Artinya, memang kita merasa tidak dilindungi kalau demikian caranya," lanjutnya.

Jumlah itu diperkirakan bakal meningkat seiring dengan potensi lonjakan kasus Covid-19 akibat penerapan new normal jika tak dibarengi protokol kesehatan.

Tak ada garansi new normal diimbangi dengan protokol ketat

Harif menyebutkan, hingga hari ini, praktis para perawat sudah hampir 3 bulan para perawat tak bisa pulang ke rumah karena menjalani tugas ini.

Ia tak meragukan dedikasi dan idealisme para perawat, namun ia menganggap wajar apabila para perawat merasa gamang.

"Sementara orang lain bisa pulang kampung, mudik, ketemu keluarga, sementara mereka semakin jauh harapannya untuk bisa kembali seperti semula," kata Harif.

Kegamangan itu makin terasa dengan potensi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 akibat new normal yang digaungkan pemerintah.

Pasalnya, menurut Harif, tak ada jaminan bahwa pelaksanaan new normal kelak akan berlangsung optimal, dengan protokol kesehatan diterapkan secara ketat di mana-mana.

Terlebih, bukan hanya new normal, pemerintah juga akan melakukan pengurangan PSBB, sesuatu yang diklaim oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy kemarin, berbeda dengan pelonggaran PSBB.

"Masalahnya, yang mau diimplementasikan oleh pemerintah adalah relaksasi PSBB. Kalau new normal-nya orang harus jaga jarak, ya bagus-bagus saja. Jangan seperti di bandara kemarin, itu bukan new normal namanya!" tegas Harif, merujuk insiden membeludaknya Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (14/5/2020) lalu tak lama setelah pemerintah mengizinkan beroperasinya transportasi umum.

"Mau mal buka, kantor buka, tapi protokol kesehatan harus tetap diterapkan, jarak antarorang 1 meter, banyak fasilitas cuci tangan, pakai masker. Tapi kalau kita lihat konteks hari ini, orang-orang kita disiplinnya sangat kurang, PSBB belum dilonggarkan saja sudah banyak pelanggaran, apalagi jika nanti dilonggarkan?" tambah dia.

Para perawat pun semakin pesimistis melihat akhir cerita pandemi ini di Indonesia.

Harapan bahwa mereka dapat segera bernapas lega, semakin hari semakin surut, apabila new normal betul-betul diterapkan tanpa protokol kesehatan yang ketat.

"Kira-kira begitu lah, ya (semakin jauh dari optimisme), walaupun teman-teman itu jarang mengeluarkan keluhan semacam itu karena memang sudah menjadi tugas harian," ujar Harif.

Syarat negara terapkan new normal versi WHO

Badan Kesehatan Dunia alias WHO merilis enam panduan bagi negara-negara yang ingin beralih ke fase new normal.

Keenamnya menitikberatkan pada tanggung jawab penuh pemerintah, bukan semata kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat.

Pertama, negara tersebut harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 dapat dikendalikan.

Kedua, kapasitas sistem layanan kesehatan termasuk rumah sakit dipastikan sanggup mendeteksi, mengisolasi, memeriksa, dan melacak serta mengarantina orang-orang yang kemungkinan berhubungan dengan pasien Covid-19.

Ketiga, risiko merebaknya wabah sanggup ditekan di lingkungan yang berisiko tinggi, seperti rumah-rumah para lansia hingga tempat-tempat berkerumun.

Keempat, sistem pencegahan di tempat-tempat kerja dapat diukur secara pasti, melalui physical distancing, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan etika batuk/bersin.

Kelima, risiko penularan kasus impor dapat ditangani.

Keenam, komunitas-komunitas/warga bisa “bersuara” (soal pandemi) dan dilibatkan dalam transisi menuju new normal.

Di samping itu, panduan tersebut sebetulnya ditujukan untuk negara-negara Eropa, karena beberapa negara di sana mulai menunjukkan tanda-tanda membaik berdasarkan kajian ilmiah, seperti Spanyol, Italia, Jerman, Perancis, dan Swiss.

Sementara itu, Indonesia masih bergelut dengan kenaikan kasus Covid-19 setiap hari dengan masalah minimnya pemeriksaan.

Sebagai perbandingan, di antara 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak sedunia, kemampuan tes Covid-19 Indonesia paling buruk.

Berdasarkan data aktual Worldometers per Senin (18/5/2020), India dan Pakistan memeriksa 1,6 orang per 1.000 penduduk; Brazil memeriksa 3,4 orang per 1.000 penduduk; dan Amerika memeriksa 33 orang per 1.000 penduduk.

Bagaimana dengan Indonesia?

Negara ini hanya sanggup memeriksa 0,6 orang per 1.000 penduduk.

Di region Asia Tenggara, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negeri jiran Malaysia yang memeriksa 13 orang per 1.000 penduduk dan Filipina yang memeriksa 2 orang per 1.000 penduduk.