Cek Pencairan THR PNS dan PJLP DKI, Pimpinan Komisi DPRD: Sebelum Hari H Harus Dibayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencairkan tunjangan hari raya (THR) untuk para pegawai negeri sipil (PNS).

Mujiyono sendiri telah menghubungi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memastikan pencairan segera dilakukan.

THR tersebut juga termasuk milik penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) seperti pegawai harian lepas (PHL) dan petugas prasarana dan sarana umum (PPSU).

"Yang sudah didengerin gaji 13 untuk PJLP on proses di BKD. Pegawai lain kalau pun bayar THR, THR bukan include gaji ke-13, hanya gapok saja di luar tunjangan. Tapi tadi saya monitor sih logikanya kalau yang non-PNS dapat yang PNS dapat," ucap Mujiyono saat dihubungi, Selasa (19/5/2020).

Ia menduga keterlambatan pembayaran THR tersebut karena cash flow atau laporan kas keuangan yang berantakan.

Yang terpenting, kata dia, THR tersebut harus dibayarkan dalam minggu ini sebelum lebaran.

"Yang penting (dibayarkan) sebelum hari H. Ya sudah diproses sama Bappeda. Lagi koordinasi mereka," tuturnya.

Hal yang ditekankan oleh Politisi Partai Demokrat ini adalah Pemprov DKI jangan sampai lupa membayarkan THR untuk para PJLP.

"Komisi A meminta untuk Pemprov DKI Jakarta tetap membayarkan THR PJLP. Seperti PPSU, pasukan hijau, pasukan kuning, pasukan biru, pamdal, dan lain-lain," kata dia.

Sebelumnya, THR untuk para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta belum cair hingga Senin (18/5/2020) kemarin atau H-6 Lebaran.

Seorang PNS DKI menyatakan sudah mengecek rekeningnya di Bank DKI, namun belum ada sedikit pun THR yang masuk.

"Saya belum terima karena saya cek di ATM Bank DKI belum ada yang masuk. Setahu saya infonya tanggal 15 Mei 2020 (seharusnya cair)," ujar PNS tersebut kepada Kompas.com, Senin.

PNS tersebut mengaku tidak tahu waktu pasti pencairan THR tersebut.