Mempertanyakan Anggaran Formula E dan Desakan Pengalihan untuk Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasien positif Covid-19 terus bertambah setiap harinya. Berbagai aspek pun terdampak akibat pandemi ini.

Dalam menghadapi wabah ini, segala upaya harus dilakukan, termasuk menyiapkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri disebut menganggarkan Rp 10,77 triliun untuk penanganan Covid-19.

Anggaran itu digunakan untuk tiga hal, yakni penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Dari total Rp 10,77 triliun, anggaran paling banyak dialokasikan untuk jaring pengaman sosial.

"Anggaran untuk jaring pengamanan sosial Rp 7,6 triliun," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Sementara untuk anggaran penanganan bidang kesehatan, kata Ardian, sebesar Rp 2,67 triliun. Sisanya digunakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19.

"Untuk dampak ekonomi Rp 500 miliar," kata Ardian.

Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri pernah mengatakan, jika Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Hal ini disebutkan Anies saat menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak virus corona (Covid-19).

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," ucap Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Meski jumlah anggaran di atas yang terkesan cukup banyak, nyatanya penanganan di Ibu Kota masih membutuhkan anggaran lebih.

Pemprov DKI pun didesak merealokasikan sejumlah anggaran lain untuk Covid-19. Salah satunya adalah anggaran commitment fee Formula E.

Besaran anggaran Formula E yang telah disetorkan ke Federasi Otomotif Internasional (FIA) adalah 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp 345,9 miliar.

Anggaran tersebut pun dikabulkan sebesar Rp 360 miliar. Commitment fee yang disetorkan ini adalah untuk ajang balap pada 2020.

Kemudian, untuk commitment fee untuk Formula E tahun 2021 telah dibayarkan sebesar 11 juta poundsterling atau Rp Rp 207,69 miliar (dengan asumsi 1 pounds sebesar Rp 18.881).

Jika dijumlahkan, maka Pemprov DKI telah membayarkan Rp 560 miliar.

Nasib Formula E

Merebaknya virus yang kali pertama terdeteksi di Wuhan, China ini berujung pada ditundanya perhelatan Formula E di Jakarta.

Pergelaran balap mobil listrik yang semula dijadwalkan pada 6 Juni 2020 itu ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Anies mengatakan, penundaan Formula E di Jakarta telah disetujui FIA dan Formula E Operations (FEO).

"Alhamdulillah pihak Formula E dan pihak FIA menyetujui itu sehingga hari ini kami di Jakarta dan mereka di Eropa akan bersama-sama mengumumkan bahwa Formula E bulan Juni tidak dilaksanakan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Anies berujar, Formula E di Jakarta ditunda karena berisiko menyebarkan virus corona. Sebab, ajang balapan itu biasanya dihadiri wisatawan dari berbagai negara.

"Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional, risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta bila begitu banyak wisatawan datang dari negara-negara yang memiliki kasus virus corona," kata dia.

Anies menyatakan, prioritas Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah keselamatan warga Jakarta di tengah merebaknya virus corona.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, juga tidak mengutamakan dampak ekonomi dari penyelenggaraan Formula E.

Anggaran Formula E diminta untuk penanganam Covid-19

Akibat gelaran yang ditunda, kini uang yang disetorkan tersebut belum diketahui bagaimana nasibnya.

Desakan demi desakan pun datang dari mulut anggota DPRD DKI yang meminta agar setoran Formula E segera ditarik dan dialokasikan untuk Covid-19.

Salah satunya adalah Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiyono yang meminta agar anggaran Formula E segera ditarik kembali.

Usulan ini diajukan lantaran menurut Mujiyono Formula E bukanlah program prioritas sehingga lebih baik dialihkan untuk memberi bantuan kepada masyarakat.

"Formula E kan totalnya Rp 1,6 triliun ada di beberapa tempat. Masa masih mau yakin juga Formula E diselenggarakan di akhir tahun, misalkan. Sudah enggak ada orang mau datang," ucap Mujiyono saat dihubungi, Kamis (2/4/2020).

Ketua Komisi A ini pun tak yakin Formula E bisa digelar meski wabah corona telah berakhir.

Dibanding rugi semakin besar, lebih baik dialokasikan untuk penanganan virus corona.

"Anggaplah dibikin di akhir tahun aman, kondisi ekonominya masih belum stabil. Jadi jangankan beli tiket buat nonton Formula E, mendingan buat beli beras. Itu satu hal yang saya sedang desak mereka. Sudah habisin saja dana Formula E, mau buat apaan sih," kata dia.

Selain Mujiyono, Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Jupiter turut mendesak penarikan uang tersebut.

"Saya dengan tegas meminta Pemrov DKI Jakarta untuk tarik balik uang commitment fee Formula E sebesar Rp 360 miliar," tutur Jupiter.

Sebagai anggota Komisi C yang menangani bidang keuangan, Jupiter mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah memang cukup mengkhawatirkan.

Apalagi, APBD merosot hingga 53 persen akibat pandemi ini.

"Saya dengan tegas menyampaikan dalam rapat kerja komisi C terkait pembahasan anggaran perubahan tahun 2020 , sekarang ini Kondisi kas keuangan daerah dalam kondisi sangat memprihatinkan, merosot mengalami penurunan pendapatan sebanyak 53 persen," jelasnya.

Ia menuturkan, pandemi Covid-19 adalah kejadian force majeure (kejadian yang tidak dapat dihindarkan) yang dialami oleh seluruh dunia.

Sehingga kegiatan Formula E seharusnya tidak dapat dilaksanakan.

Lalu apakah uang tersebut bisa ditarik kembali?

Kompas.com terus memperbaharui informasi mengenai nasib anggaran ini ke pihak Pemprov DKI. Sayangnya, tak banyak tanggapan yang diberikan oleh jajaran Anies Baswedan itu.

Pada 5 Mei lalu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus mengaku telah membayarkan commitment fee 2021 sebesar Rp 207 miliar.

Saat ditanyakan apakah uang tersebut bisa ditarik kembali, Ia bilang hal itu adalah urusan PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara teknis dan FIA

"Ini dalam proses pembahasan terutama Jakpro selaku penyelanggaran di sini dengan pihak formula E itu dalam pembahasan. Teknisnya di Jakpro," kata Firdaus.

"Untuk MoU itu antara Jakpro dengan pihak Formula E. Tergantung perjanjiannya itu. Perjanjiannya antara Jakpro sama mereka. Ke Jakpro saja ya," lanjutnya.

Belakangan Firdaus tak pernah merespons mengenai hal ini.

Sementara itu, Director of Communication and Sustainability Formula E Jakarta Felicia Idama justru menyebutkan pembahasan mengenai Formula E bukan wewenang Jakpro.

Felicia juga bilang kalau pembahasannya ada di Dispora.

"Sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut dan itu wewenangnya bukan di OC sebagai penyelenggara. Saat ini semua masih fokus pada Covid-19," terang Felicia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/5/2020).

"Nah pembahasannya itu tatarannya memang ada di Kadispora. Bukan di OC, kita menunggu petunjuk dan arahan saja untuk penyelenggaraannya," tambah dia.