Bird Park hingga Symphony of The Sea Bakal Dibangun di Lokasi Reklamasi Ancol

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) berencana membangun sejumlah fasilitas di lahan reklamasi perluasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) dengan luas kurang lebih 155 hektar.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, fasilitas tersebut yakni bird park, masjid apung, symphony of the sea, new resto, dan pedestrian bundaran timur.

Kelima fasilitas tersebut ditargetkan mulai dibangun pada 2021.

"Yang sudah terkonfirmasi sebelumnya yang ini symphony of the sea, pedestrian. Tapi kalau yang masjid apung itu sudah ada, bukan masuk ke proyek yang sekarang," ucap Maliana di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, ada pula Dufan Hotel, symphony of the sea tahap 3 (bundaran timur ke lumba-lumba) dan tahap 4 (lumba-lumba ke Dunia Fantasi) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2022.

Sedangkan Ancol Residence mulai dibangun pada 2021 hingga 2024 dan Ocean Fantasy dibangun 2021 hingga 2023.

"Contohnya (seperti Disney Sea), kira-kira seperti itu. Cuma di Jakarta jadinya Ocean Fantasy," kata Maliana.

Ia menambahkan, Dufan Hotel bakal digunakan sebagai tempat meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu yang diterima Kompas.com.

Kepgub ini juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu.

Reklamasi ini pun mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) hingga Anggota DPRD DKI.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, konsep perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi berbeda dengan konsep reklamasi pulau yang telah dicabut izinnya.

"Sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan," kata Saefullah dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Saefullah, perluasan kawasan Ancol bertujuan untuk menyediakan kawasan rekreasi bagi masyarakat.

"Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi, kita mengutamakan kepentingan publik," ujar dia.