3 Kali Catatkan Kasus Tertinggi Covid-19 dalam Sepekan, Ada Apa dengan Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi DKI Jakarta tiga kali mencatatkan penambahan kasus tertinggi Covid-19 dalam sepekan terakhir.

Penambahan kasus itu terjadi pada Rabu (8/7/2020), Sabtu (11/7/2020), dan Minggu (12/7/2020).

Pada Rabu, laporan jumlah kasus baru Covid-19 tercatat 344 orang, tertinggi sejak munculnya kasus perdana di Ibu Kota.

Laporan kasus baru itu berasal dari 51 warga negara Indonesia yang baru kembali dari luar negeri dan transit di Jakarta, 36 orang merupakan akumulasi pasien Covid-19 yang baru dilaporkan salah satu laboratorium rumah sakit.

Kemudian, 257 orang merupakan temuan kasus baru dari rumah sakit dan puskesmas, baik dari pasien, hasil contact tracing, maupun active case finding.

Sementara itu, pada Sabtu lalu, laporan kasus baru positif Covid-19 melampaui jumlah kasus baru pada Rabu dan menjadi yang tertinggi sejak kemunculan kasus perdana di Ibu Kota.

Pada Sabtu, laporan kasus baru positif Covid-19 di Jakarta mencapai 359 kasus.

Tak ada penjelasan khusus yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta terkait lonjakan pasien Covid-19 tersebut.

Terakhir, laporan kasus baru pada Minggu kemarin kembali menjadi yang tertinggi. Ada 404 kasus baru yang dilaporkan Pemprov DKI, melampaui jumlah kasus baru pada Sabtu lalu.

Apa penyebab tingginya kasus baru Covid-19 dalam sepekan terakhir?

Kepatuhan masyarakat yang rendah

Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai, lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol pencegahan yang masih rendah.

Protokol kesehatan yang harusnya dipatuhi, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Tiga protokol itu dikenal dengan sebutan 3M.

"Itu disebabkan penduduknya enggak mau atau rendah sekali yang mau mempratikkan 3M," kata Pandu, Senin (13/7/2020).

Menurut Pandu, kedisiplinan masyarakat menjadi salah satu kunci utama pengendalian Covid-19.

Pemprov DKI harus bisa membuat masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

"Problemnya di perilaku penduduk, jadi itu yang harus difokuskan," ujar Pandu.

Pelonggaran PSBB

Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyatakan, tingginya kasus baru Covid-19 di Jakarta salah satunya disebabkan sejumlah pelonggaran pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Kejadian di Jakarta yang masih fluktuatif belakangan ini tidak terlepas dari longgarnya situasi semenjak PSBB transisi sejak 5 Juni," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Menurut Hermawan, kebijakan PSBB di Jakarta seharusnya tidak dilonggarkan. Sejumlah pelonggaran itu membuat seluruh sektor tampak kembali berjalan normal tanpa batasan.

Hal itu berimbas pada kembali naiknya risiko transmisi SARS-CoV-2.

"Ini kan kalau kita lihat pada 5 Juni, pemberlakuan PSBB transisi di DKI luar biasa, sangat longgar, sementara tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kepedulian satu sama lain tidak kunjung membaik dan displin," tutur dia.

Pelonggaran pada masa transisi, lanjut Hermawan, menyebabkan kontrol terhadap penerapan protokol kesehatan yang belum disiplin juga ikut melonggar.

"Ada yang disebut health protocol atau protokol kesehatan, tetapi ada juga yang disebut health control. Antara protokol dan kontrol itu harus berimbang. Sementara health protocol belum ditegakkan, kontrol malah dilonggarkan," ujar Hermawan.

Penjelasan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari tingginya lonjakan kasus pada Minggu kemarin.

Lonjakan kasus tersebut membuat positivity rate Covid-19 meningkat dua kali lipat.

Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif dengan jumlah tes yang dilakukan.

"Hari ini angka positivity rate itu menjadi 10,5 persen, melonjak dua kali lipat," kata Anies dalam video yang diunggah di YouTube Pemprov DKI Jakarta, kemarin.

Dari penambahan pasien positif Covid-19, Anies menyampaikan, 66 persen di antaranya tak mengalami gejala. Mereka tidak menyadari telah terpapar Covid-19.

Mereka baru ketahuan terpapar Covid-19 tatkala petugas dari puskesmas ataupun Dinas Kesehatan melakukan tes.

"Sebanyak 66 persen dari (kasus baru) yang kami temukan adalah OTG (orang tanpa gejala), orang yang dia tidak sadar bahwa dia sudah terekspos," ucap Anies.

Peringatan Anies

Tingginya lonjakan kasus baru positif Covid-19, kata Anies, menjadi peringatan bagi warga Jakarta untuk disiplin pada masa PSBB transisi.

"Ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa kita harus lebih waspada, lebih disiplin. Karena itu, saya secara khusus menyampaikan ini kepada seluruh masyarakat Jakarta, jangan anggap enteng, jangan anggap ringan, jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah Covid-19," ucapnya.

Anies berujar, jika kasus Covid-19 di Jakarta terus melonjak, Pemprov DKI bisa menghapus segala pelonggaran yang dilakukan selama masa transisi.

"Saya ingatkan pada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kami harus menarik rem darurat atau emergency brake," tutur Anies.

"Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah, kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus," sambung dia.

Disoroti Jokowi

Presiden Joko Widodo pun menyoroti lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Jokowi mengatakan, lonjakan ini bisa dilihat dari positivity rate atau perbandingan antara jumlah tes dengan orang yang dinyatakan positif.

"Kondisi di Jakarta, laporan terakhir yang saya terima, angka positive rate-nya melonjak dari 4 persen sampai 5 persen sekarang sudah 10,5 persen," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi meminta jajarannya betul-betul menjadikan kondisi di Jakarta sebagai perhatian.

Selain di Jakarta, sejumlah provinsi lain yang juga disorot Jokowi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.

Jokowi ingin tes dan pelacakan dilakukan intensif di wilayah-wilayah tersebut.

"Untuk tes harus ditingkatkan jumlah PCR test dengan menambah jumlah laboratorium di daerah plus mobil lab PCR. Kita harapkan nantinya target yang kita harapkan target yang saya sampaikan bisa tercapai, yaitu 30.000 (tes per hari)," ujar dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Jimmy Ramadhan Azhari, Rindi Nuris Velarosdela, Ihsanuddin, Nursita Sari)