Pemprov DKI: Tempat Hiburan Tak Diizinkan Beroperasi karena Rentan Penularan Covid-19

Di sisi lain, kasus penambahan pasien positif Covid-19 di Jakarta masih cukup tinggi sehingga Pemprov DKI memutuskan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Bioskop yang ruangan besar aja berisiko, apalagi kayak tempat karaoke yang ruangannya lebih kecil. Makanya kemarin tim gugus tugas, ketika kami meeting, dikatakan bahwa bioskop dan karaoke itu sama di ruang tertutup dan sirkulasinya kurang bagus," kata Bambang saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2020).

Selanjutnya, kata Bambang, pihaknya akan bertemu kembali dengan perwakilan pengusaha tempat hiburan di Jakarta untuk mendiskusikan tuntutan pembukaan tempat hiburan.

Kini, Pemprov DKI masih menunggu keputusan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait pembukaan tempat hiburan dan protokol kesehatan yang harus dijalankan.

Pemprov DKI telah mengusulkan penerapan protokol kesehatan khusus bagi pengunjung tempat hiburan, yakni menjalani pemeriksaan rapid test.

"Nanti kita mau mengumpulkan mereka, perwakilannya, kita akan spesifikasi lebih jauh membahas apa yang mereka minta dan apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur. Dan harus ada keputusan dari gugus tugas akan mengizinkan atau enggak," ujar Bambang.

"Kalau memang nanti tempat hiburan malam mau dibuka, kita usul tambahan protokol khusus. Contoh nih, setiap yang mau masuk ke tempat karaoke, dia harus rapid tes di tempat. Ini masih kita komunikasikan lagi sih kepada pengusaha," tambah dia.

Ismadi menekankan, pihaknya tak memiliki wewenang untuk memutuskan kapan tempat hiburan di Jakarta dapat beroperasi kembali.

Pasalnya, keputusan tersebut merupakan wewenang tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) diminta bertemu tim gugus tugas untuk meyakinkan mereka dapat menjalani protokol kesehatan Covid-19 saat tempat hiburan diizinkan kembali beroperasi.

"Kalau pembahasan protokol kesehatan memang ranahnya kami. Cuma Pak Gubernur kan enggak bisa mengizinkan begitu saja tanpa ada persetujuan tim Gugus Tugas DKI," ujar Bambang.

"Nanti teman-teman pengusaha hiburan diarahkan untuk bertemu tim Gugus Tugas. Di sana kan ada ahli epidemiologinya tuh, kalau mereka mengizinkan ya abis itu kita bikin SK pembukaan dan monggo dibuka," tambah Bambang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa transisi fase pertama. PSBB transisi diperpanjang selama dua pekan, terhitung mulai 17 sampai 30 Juli 2020.

Pada masa perpanjangan PSBB transisi, Pemprov DKI menunda sejumlah kegiatan yang seharusnya mulai diizinkan beroperasi, salah satunya tempat hiburan.

Keputusan itu menuai kritik dari pengusaha tempat hiburan sehingga mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2020).

Dalam aksinya, mereka menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka tempat hiburan di tengah pandemi Covid-19.

Jumlah pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 382 orang pada Rabu kemarin.

Dengan penambahan tersebut, jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta kini mencapai 17.535 orang.

Dari jumlah tersebut, 11.187 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 766 orang meninggal dunia.

Sementara itu, jumlah pasien positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri masih lebih tinggi dibanding pasien dirawat di rumah sakit.

Sebanyak 1.205 pasien dari total keseluruhan pasien positif Covid-19 masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 4.377 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.