Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Zita berujar, dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang besar apalagi termasuk untuk anggaran Covid-19 seharusnya bisa menyediakan wifi bagi anak-anak kurang mampu.

"Pemprov DKI APBD-nya besar, bisa 1 RT 1. Kan ada diskominfotik, itu tau loh RT mana yang enggak ada internet. Kalau tahu, segera pasangkan akses internet dan juga buka kantor-kantor pemerintah, Kelurahan, RPTRA, lapangan-lapangan, kantor-kantor wajib sediakan wifi gratis untuk anak-anak sekolah. Jangan persulit yang miskin makin miskin," ucap Zita, Rabu (5/8/2020).

Fraksi PAN DPRD DKI pun saat ini sudah memasang wifi gratis di sejumlah RT di Kelurahan Kosambi, Kelurahan Semanan, dan Kelurahan Kamal Jakarta Barat untuk membantu siswa yang belajar dari rumah.

Tujuh titik tersebut yakni di RW 001, 004, 006, dan 014 Kelurahan Duri Kosambi, RW 01 dan 007 Kelurahan Semanan, dan RW 009 di Kelurahan Kamal.

"Jadi kita juga sekalian mencontohkan bahwa bisa loh inovasi pendidikan. Karena sekolah tutup, datangkan sekolah ke anak-anak. Sediakan wifi gratis satu RT, satu hotspot, kan bisa. Satu RT bisa nampung 20 sampai 30 anak, dia belajar, ada wifi gratis, ada pembimbingnya juga di sana," kata dia.

Menurut Zita, nantinya penggunaan wifi tersebut harus bergantian dan dibagi dalam dua sif. Pembelajaran bakal diawasi oleh Ketua RW, Ketua RT, dibantu oleh orangtua.

"Misalnya 1 sif 15 anak. Kalau pagi sudah, sif sore. Jadi semua bisa dapat di RT itu. Enggak ada alasan lagi sekolah tutup. Ada loh solusi lain kalau sekolah tutup," tutur dia.

Sementara itu, Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Lukmanul Hakim selaku anggota yang membiayai pemasangan wifi tersebut mengatakan.

Ia memang menerima banyak aduan dari konstituennya karena tak sanggup membeli paket data internet.

Apalagi, wilayah tersebut tergolong wilayah dengan mayoritas warga berpenghasilan rendah.

"Daerah kumuh saja provider  Telkom dia punya jaringan dia masuk. Artinya apa? Artinya tidak ada kata-kata bagi nasional maupun Pemprov DKI untuk tidak ada tidak memasang wifi ke pos RT pos RW dan RPTRA di lingkungan tersebut," kata dia.

Hakim mengaku mengeluarkan anggaran Rp 400.000 per bulan untuk pemasangan wifi di satu titik.

"Pemasangan ini lebih kurang sebulannya Rp 400.000. Karena di sini enggak mungkin kita pasang gede nanti anak anaknya kumpul terlalu banyak ini kita batasi arena hanya untuk jam belajar," tambah Hakim.