Epidemiolog Harap Pemerintah Bantu Pemulihan Ekonomi Masyarakat Saat PSBB Total Diterapkan

Menurut dia, sejak enam bulan virus corona masuk ke Indonesia dan pemerintah memutuskan terapkan PSBB, ekonomi masyarakat anjlok.

Meski ada jeda untuk pemulihan ekonomi saat PSBB dilonggarkan, hal itu tak sepenuhnya berhasil.

“Maksud saya harus betul-betul dipikirkan PSBB ini. Jadi enggak bisa seperti PSBB pertama. Masyarakat lapisan bawah sudah lama enggak bisa usaha. PSBB yang sekarang harus mempertimbangkan pemulihan ekonomi. Situasinya tidak sama dengan awal PSBB,” kata Syahrizal saat dihubungi, Kamis (10/9/2020).

Menurut dia, pemerintah harus berkompromi dengan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk ikut dalam pengendalian pandemi Covid-19 ini.

Misalnya, Pemerintah memberikan kompensasi kepada pelaku UMKM untuk beroperasi jika menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau mau ditingkatkan dan serius, PSBB kan mengurangi pergerakan, harus ada kompromi ekonomi dan harus ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Lihat aja pedagang lamongan, mana ada pakai masker, enggak boleh begitu. Jadi kompensasinya bisa dengan mempertimbangkan izin beroperasi tetapi dengan pakai masker,” kata dia.

Sama halnya dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, yang mengatakan bahwa masyarakat maupun pelaku usaha harus diberikan stimulus saat PSBB total diterapkan.

Menurut dia, pemerintah seyogianya tidak hanya meminta masyarakat mengurangi pergerakan dengan PSBB total. Namun, juga harus bertanggung jawab memulihkan ekonomi yang mulai stabil saat PSBB dilonggarkan.

“Kalau karyawan perusahaan taat pakai masker terus menerus kasih stimulus, begitu juga dengan pelaku usaha UMKM. Mereka taat terapkan protokol kesehatan, ya kasih penghargaan atau stimulus,” ucap dia.

Dengan begitu diharapkan semua masyarakat turut ambil bagian untuk mengendalikan virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB secara ketat kembali diterapkan pada 14 September.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh, tren kasus aktif di yang kembali meningkat, dan angka pemakaman berdasarkan protap Covid-19 yang juga ikut meningkat.