4 Fakta soal Rencana Ridwan Kamil Pindah Kantor ke Depok di Tengah Pandemi Covid-19

Hal itu ia ungkapkan seusai rapat koordinasi Percepatan Penyelesaian Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (29/9/2020).

Di sisi lain, Kota Depok mengalami peningkatan signifikan kasus Covid-19 sejak awal Agustus lalu hingga sekarang.

Hingga kemarin, total laporan kasus positif Covid-19 di Depok sudah mencapai 4.320 kasus, terbanyak di Jawa Barat maupun Bodetabek, dengan 1.249 di antaranya sedang ditangani.

Berikut Kompas.com merangkum 4 fakta mengenai rencana ini:

1. Mulai minggu depan

Pria yang akrab disapa Emil itu menyampaikan, rencananya berkantor di Depok akan dimulai pekan depan, dengan frekuensi tak setiap hari.

Tujuannya ialah memantau langsung penanganan Covid-19 di Depok, Bogor, dan Bekasi sebagai kesatuan wilayah penyangga Jakarta yang belakangan ini mengalami lonjakan pesat kasus Covid-19.

“Mulai minggu depan, mungkin saya akan berkantor di Depok seminggu sekali untuk memastikan penanganan (Covid-19 di Bodebek) bisa lebih terkoordinasi,” kata Emil.

2. Situasi rumah sakit butuh perhatian

Sejak 2-3 pekan lalu, kapasitas rumah sakit di Depok mulai di ambang krisis bagi para pasien Covid-19.

Menurut Emil, gejala ini tidak hanya dialami oleh Depok melainkan juga wilayah-wilayah Bodebek, sebab sekitar 70 persen kasus Covid-19 di Jawa Barat disumbang Bodebek.

Namun, Depok memang yang paling parah.

"Di Kota Depok, urgensi terkait ketersediaan ICU (Intensive Care Unit) dan HCU (High Care Unit) sebagai ruang perawatan pasien Covid-19 kriteria berat. Penanganan Covid-19 khususnya di Kota Depok perlu lebih ditingkatkan, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan," jelas Emil.

“Secara umum memang dari seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dari 11 rumah sakit tersibuk yang mengurus (kasus) Covid-19 itu, 9 ada di Bodebek. Dan Depok ini paling kritis dari catatan statistik kami sudah di atas 80 persen (tingkat keterisiannya),” lanjut dia.

3. Pemprov Jabar selama ini disebut kurang perhatian

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok mengaku selama ini kesulitan berkoordinasi dengan wilayah sekitar.

Padahal hal itu mestinya beres di tingkat provinsi karena virus tak kenal sekat wilayah.

"Tetapi memang kami merasakan selama dua bulan terkahir, ketika lonjakan kasus terjadi dan mayoritas Bodebek dalam zona merah, kehadiran provinsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi wilayah di Bodebek sangat minim," aku juru bicara gugus tugas, Dadang Wihana, Rabu (30/9/2020).

"Ketika menyusun kebijakan yang berhubungan dengan daerah-daerah lain, kami lakukan koordinasi secara parsial. Kami koordinasi dengan Kabupaten Bogor, kami koordinasi dengan Kota Bogor, kami koordinasi dengan Bekasi, kami koordinasikan dengan Jakarta. Bahkan, kami langsung mengakses ke pemerintah pusat dalam hal ini satgas pusat," lanjut Dadang.

4. "Selama ini kami tunggu-tunggu"

Dadang pun menyambut rencana Emil untuk berkantor di Depok guna meninjau langsung penanganan Covid-19 di Bodebek, meski pihaknya belum menerima informasi resmi soal rencana ini.

Ia pun mengusulkan agar penanganan Covid-19 di Bodebek dilakukan secara terpadu supaya gerak pembuatan kebijakan lebih lincah.

"Kita ketahui bahwa pandemi ini bukan urusan lokalitas daerah semata, tetapi urusan lintas kabupaten dan kota, lintas provinsi, dan bahkan lintas negara," kata Dadang.

"Dari Agustus ke September, terjadi lonjakan kasus tidak hanya di Depok, tetapi terjadi juga di wilayah Bodebek lainnya. Maka dari itu, kehadiran Provinsi dinanti oleh kami, yang selama ini kami tunggu-tunggu," tambahnya.