Fakta di Balik Ricuh Kedatangan Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata, Tak Berizin hingga Deklarasi KAMI

Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman mengungkap sejumlah fakta tersebut dalam jumpa pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).

Salah satunya soal kegiatan ziarah kelompok purnawirawan TNI ke makam pahlawan itu ternyata tak mengantongi izin dari Kementerian Sosial.

Izin tak diberikan karena kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Namun, di samping itu, Dudung mengaku bada fakta yang lebih mencengangkan lagi.

Kegiatan ziarah d TMP Kalibata rupanya berujung dengan deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Kompas.com pun merangkum beberapa fakta tersebut baru tersebut.

1. Tak diberi izin oleh Kemensos

Dudung mengatakan peziarah yang terdiri dari purnawirawan TNI termasuk mantan Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo sempat berkirim surat kepada Kementerian Sosial.

Surat itu bertujuan agar mereka dapat izin untuk melakukan ziarah dalam jumlah besar ke TMP Kalibata.

Tentu ziarah itu dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa tragedi G30S PKI.

"Surat (izin untuk menggelar ziarah) itu ditunjukkan ke Kemensos namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19," kata Dudung.

Namun demikian, anggota PPKP itu tetap datang menggelar ziarah. Alhasil, berkumpulah sekitar 150 orang di depan TMP Kalibata untuk menggelar ziarah.

2. Kegiatan tak resmi yang tidak diketahui Pepabri

Selain tak mendapat izin dari Kemensos, kegiatan tersebut juga diluar dari sepengetahuan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri).

"Saya konfirmasi kepada Pepabri ternyata kegiatan kemarin tidak ada konfirmasi kepada Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Pepabri," jelas Dudung.

Maka dari itu, pihaknya saat itu sempat mengimbau para peziarah untuk tak melanjutkan kegiatannya di TMP Kalibata.

3. Deklarasi KAMI berujung kericuhan

Walau sempat dilarang, akhirnya petugas memperbolehkan pada purnawirawan TNI untuk berziarah namun dengan pembatasan jumlah orang.

Namun, di luar dugaan, Gatot Nurmantyo dan beberapa purnawirawan yang terdiri dari Pengawal Pengawal Kedaulatan Purnawirawan (PPKP) menggelar deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Namun di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan untuk mendukung KAMI dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," kata Dudung.

Deklarasi itu pun berbarengan dengan aksi unjuk rasa kelompok masyarakat yang sedang berorasi di depan TMP Kalibata.

Narasi dari orasi tersebut berisi kritikan tentang keberadaan KAMI dan Gatot Nurmantyo.

Alhasil, kericuhan pun tak bisa dihindari pada saat ini.

4. Belum ada yang dikenakan sanksi

Dudung memastikan belum ada yang dijatuhi hukuman akibat peristiwa kericuhan di depan TMP Kalibata.

"Untuk sementara sampai saat ini belum ada sanksi, kami hargai itu walau bagaimanapun (purnawirawan) senior-senior kami. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa saya yakin juga bapak-bapak para senior purnawirawan punya hati nurani kami pun melaksanakan tugas di sini," kata Dudung.

Walau demikian, Dudung meminta pengertian kepada para purnawirawan agar memaklumi jajaran TNI yang tengah bertugas.

Dirinya dan jajaran yang lain hanya menjalankan perintah pemerintah pusat agar menaati protokol kesehatan ditengah pandemi.

Tidak ada niatan dari Dudung untuk tak menghargai para purnawirawan dalam kegiatan ziarah kemarin.

"Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga agar virus corona ini tak meluas apalagi rata-rata (purnawirawan) sudah berusia lanjut," kata dia.