Diadang hingga Tak Berhasil Demo ke DPR RI, Kelompok Buruh di Bekasi Memutuskan Putar Balik

Hal itu lantaran mereka diadang oleh sejumlah personel TNI maupun Polri.

"Keinginan tersebut memang hari ini ada beberapa kendala, sehingga kami tidak bisa sampai ke Gedung DPR," ujar Sekretaris DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia) Kabupaten/Kota Bekasi Fajar Winarno, saat dihubungi, Senin ini.

Fajar menyayangkan adanya pengadangan dari aparat sehingga terkesan menghalangi buruh menyuarakan pendapatnya.

Padahal pada waktu yang sama, anggota DPR RI malah sibuk membahas RUU Cipta Kerja yang isinya merugikan para buruh.

"Sebenarnya ini sangat kami sayangkan karena dalam suasana atau dalam era demokrasi ini, seharusnya kebebasan menyuarakan pendapat, apalagi ini di depan Gedung DPR oleh wakil rakyat, seharusnya tidak dihalang-halangi," ujar dia.

"Namun demikian, karena memang situasi pandemi Covid-19 juga, sehingga kami juga tidak bisa memaksakan diri nekat sampai ke Gedung DPR," tambah Fajar.

Dia mengatakan, pada Selasa, 6 Oktober 2020 hingga Rabu, 7 Oktober para buruh akan mogok kerja serentak.

Selain itu, para buruh juga mengancam akan lakukan demo di depan kantornya masing-masing. Ada sekitar 190 kantor di Kota dan Kabupaten Bekasi yang karyawannya terdaftar sebagai anggota KSPI.

"KSPSI Bekasi bahwa kita akan aksi unjuk rasa nasional di tempat kerja masing-masing tanggal 6 dan 7 Oktober. Dua hari kita akan aksi unjuk rasa di lingkungan kerja masing-masing," kata dia.

"Kemudian aksi tersebut kita akan berhenti menghentikan proses produksi kemudian kita akan menyampaikan aspirasi di perusahaan masing-masing itu," tutur dia.

Sebelumnya, ada tujuh poin utama yang ditolak oleh para buruh beserta konfederasi lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut.

Pertama, para buruh menilai draf RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK)

Kedua, pihaknya menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak.

Keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan.

Kelima, buruh menilai melalui RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif.

Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila RUU Cipta Kerja disahkan.

Ketujuh, buruh juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan.