Pansus Banjir DPRD DKI: Spontan Terbentuk, Reaktif Bekerja Setelah Banjir Datang

Mungkin sebagian warga lebih mengingat banjir besar di sejumlah wilayah Jakarta pada awal tahun 2020 lalu.

Di saat itu pula wakil rakyat Kebon Sirih mewacanakan pembentukan Pansus Banjir.

Namun kinerjanya tidak terdengar setelah terbentuk. Hingga Senin (5/10/2020) kemarin, pansus banjir akhirnya muncul dengan menggelar rapat.

Awal mula pansus banjir

Sedikit mengingat kembali, pansus ini mewacanakan menyelidiki banjir pada awal tahun dan juga membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi.

Terbentuknya pun cukup spontan. Saat itu, sejumlah anggota DPRD DKI sedang meninjau dan memberi bantuan kepada korban banjir di Semanan, Jakarta Barat.

Kemudian, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menuturkan bahwa pihaknya ingin menyelidiki banjir besar dan mencari solusi ini maka dibutuhkan pansus.

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kita bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Menurut Basri, salah satu yang membuat para anggota DPRD DKI semakin yakin membentuk pansus banjir karena melihat kondisi Semanan, Jakarta Barat, yang genangannya tak kunjung kering meski banjir sudah satu minggu berlalu.

Di wilayah itu banjir besar kembali menggenangi permukiman warga setelah tujuh tahun lamanya.

"Di sini sangat menyedihkan tidak ada drainase. Mereka mengatakan banjir kali ini lebih parah dari 7 tahun lalu," kata dia.

Tujuan pansus banjir nantinya akan mengumpulkan fakta dan data mengenai banjir Jakarta serta solusi yang bisa diambil.

"Tujuan pansus adalah mencari fakta dan data terhadap apa penyebab banjir yang utama, kemudian bagaimana solusinya sehingga ke depan tidak terjadi lagi banjir yang dahsyat ini," tutur Basri.

27 Februari terbentuk

Setelah melalui berbagai pembahasan di internal DPRD DKI, Pansus Banjir akhirnya terbentuk pada 27 Februari 2020.

Masing-masing fraksi di DPRD memiliki anggota yang menjadi perwakilan di pansus ini.

"Telah disepakati bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus Banjir," ucap Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi dalam surat yang ditandatanganinya, Kamis (26/2/2020).

Dalam surat tersebut tertulis, pembentukan Pansus ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Di Pasal 115, disebutkan dalam membentuk Pansus, jumlah anggotanya paling banyak 25 orang anggota Dewan.

Berikut komposisi jumlah anggota yang ditentukan untuk tiap fraksi:

a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 6 orang

b. Fraksi Partai Gerindra: 5 orang

c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 4 orang

d. Fraksa Partai Demokrat: 2 orang

e. Fraksi Partai Amanat Nasional: 2 orang

f. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia: 2 orang

g. Fraksi Partai Nasdem: 2 orang

h. Fraksi Partai Golkar: 1 orang

i. Fraksi Partai PKB-PPP: 1 orang.

Wacana kerja seusai pemilihan wagub

Usai dibentuk, pansus banjir disebut akan mulai aktif usai pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Habis wagub. Minggu depan wagub, habis itu baru pansus banjir," ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco saat dihubungi, Jumat (28/2/2020).

Menurut dia, ada beberapa tugas yang akan dilakukan dan diselidiki oleh pansus banjir. Pertama, terkait dengan sistem drainase yang kurang berfungsi dengan baik.

Selanjutnya pansus banjir juga bertugas mencari penanganan masalah itu termasuk fungsi waduk, normalisasi, sodetan, hingga pompa.

"Pompa sendiri ada tiga. Penambahan pompa, peremajaan pompa, dan sistem penanganan pompa. Terlambat nyala itu masalah," kata dia.

Namun hingga terpilihnya wagub DKI pada 6 April lalu, pansus banjir belum memiliki agenda apapun.

Reaktif bekerja saat banjir

Pansus akhirnya muncul dan memiliki agenda rapat pada Senin lalu.

Agenda ini digelar setelah adanya banjir di sejumlah titik akibat guyuran hujan dengan intensitas sedang hingga deras pada 21 September dan 4 Oktober lalu.

Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, pansus mengadakan rapat bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Agendanya adalah membahas mengenai master plan dan kebijakan penanganan banjir di Ibu Kota.

Zita bilang, program yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penanganan banjir tak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami sudah dengar paparannya, dari rencana jangka panjang, menengah, hingga jangka pendek. Tapi dengan rencana yang ada, banjir di DKI semakin parah, itu yang ingin kami telusuri," ujar Zita saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2020).

Dari hasil rapat, menurut Zita, paparan yang disampaikan eksekutif sangat detail dan jelas. Bahkan rencana panjang dan pendek penanganan banjir disiapkan dengan baik.

Hanya saja, eksekusi atau praktek Pemprov DKI di lapangan tak berjalan baik sehingga banjir masih saja menghantui Jakarta.

Hal ini menjadi perhatian khusus Pansus Banjir DPRD agar bisa mengantisipasi banjir pada akhir maupun awal tahun.

Tak hanya perencanaan penanganan banjir, pihaknya akan juga memfokuskan segi anggaran dan prioritas penanggulangan banjir.

Rapat Pansus Banjir DPRD DKI bersama Pemda akan dilanjutkan pada pekan depan. Zita pun menginginkan legislatif dan eksekutif satu pandangan dalam penanganan banjir ini.

"Kami suport apa yang sudah baik. Temuan kelemahannya, akan jadi bahan rekomendasi dari kami untuk Pemprov. Mungkin dari segi anggaran, SDM, atau hal yang lebih besar lagi," tutupnya.

Sikap reaktif Pansus Banjir ini mendapat kritikan dari Ketua Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan.

Ia heran karena Pansus Banjir baru bergerak, sedangkan dibentuk sejak 8 bulan yang lalu.

"Itu kan pansus dibentuk untuk banjir Jakarta pada 1 Januari. Nah kalau sekarang baru kerja, kerjanya untuk banjir yang mana? Karena kan kemarin Jakarta banjir lagi berapa kali. Menurut saya enggak jelas nih DPRD," ucap Tigor.

Tigor meminta DPRD DKI agar serius bekerja, bukan hanya sekadar omongan.

"Jadi menurut saya sekarang DPRD pertegas aja mau seperti apa jangan reaktif begitu kesannya kayak enggak ada kerjaan. Cuma supaya kelihatan kerja di mata masyarakat, jadi ini harus bener kerjanya jangan ngomong doang," tutupnya.