Wagub DKI Ingatkan Jangan Ada Lagi Perusakan Fasilitas Umum Saat Demo

Ariza mewanti-wanti hal tersebut mengingat aksi demo pada Kamis (8/10/2020) lalu, berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum.

"Kami berharap tidak ada lagi warga yang melakukan perusakan atau anarkis terkait fasilitas umum transportasi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu halte, stasiun, traffic light, CCTV, pembatas jalan, cermin, traffic cone, dan lain lain," ucap Ariza dalam rekaman yang diterima, Selasa (12/10/2020).

Perusakan tersebut dianggap merugikan semua pihak terutama masyakarat yang kerap menggunakan fasilitas umum.

"Ini sangat merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna transportasi umum," kata dia.

Politisi Partai Gerindra ini berharap warga yang menolak UU Cipta Kerja bisa mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami menghormati ada yang sudah mengajukan, kemudian dialog persuasif, dan demo adalah pilihan terakhir. Namun kami hormati dan kami minta dilakukan secara baik, damai, dan harapan kami terus menjaga jarak dan tidak ada kerumunan," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 45 halte Transjakarta rusak dan dibakar saat demo pada Kamis lalu.

Pemprov DKI harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk perbaikan tersebut.

Selain itu, ada sejumlah fasilitas umum yang dirusak massa, yakni rambu lalu lintas, sejumlah pos polisi, pot tanaman di kawasan Jakpus, Bioskop Grand Theater, Pasar Senen, hingga kaca Stasiun MRT.

Adapun, unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja kali ini dilakukan oleh Persatuan Alumni (PA) 212 dan beberapa ormas Islam lainnnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin membenarkan bahwa pihaknya akan terlibat dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.

"Ini bagian dari PA 212 juga," ucap Novel saat dikonfirmasi.

Untuk jumlah massa, Novel belum bisa memastikan berapa orang yang akan terlibat dalam aksi ini karena digelar secara serentak di beberapa daerah.