Salin Artikel

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hunian di bantaran sungai kian menjamur. Maka tak heran jika banjir bisa menggenangi rumah warga jika Jakarta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Sepuluh hari lalu, banjir dan longsor melanda kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan yang disebabkan pembangunan turap milik perumahan Melati Residence.

Turap yang dibangun berbatasan dengan anak Kali Setu dan perumahan warga itu longsor pada Sabtu (10/10/2020) sekitar pukul 18.05 WIB.

Longsoran turap mengakibatkan anak Kali Setu meluap hingga menyebabkan banjir mencapai 1,5 meter dan merendam rumah warga yang berada di lokasi lebih rendah.

Tak hanya merendam rumah warga, material longsor juga menyebabkan seorang warga tewas.

Pemprov DKI janji evaluasi hunian di bantaran sungai 

Tiga hari setelah banjir dan longsor, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan mengevaluasi kembali bangunan-bangunan maupun rumah yang didirikan di bantaran sungai.

"Kami sudah minta, tadi juga kami rapat, supaya semua daerah-daerah khususnya di daerah aliran sungai dicek kembali, jangan sampai ada bangunan yang persis berada di pinggir sungai kemudian yang dapat mengakibatkan longsor," kata Riza kepada wartawan dalam rekaman yang diterima, Selasa (13/10/2020).

Menurut Riza, seharusnya tak ada bangunan yang didirikan di pinggir sungai.

"Di setiap sungai yang kita lakukan naturalisasi atau normalisasi di situ di pinggir kiri dan kanan sungai itu akan dibangun jalan inspeksi. Jadi idealnya memang tidak boleh ada bangunan dipinggir sungai," ujar Riza.

Pemprov DKI akan bongkar bangunan di bantaran sungai 

Sepekan setelah janji untuk evaluasi bangunan di bantaran sungai, Riza mengatakan pihaknya akan membongkar rumah-rumah yang dibangun di bantaran sungai sehingga menyebabkan banjir saat musim hujan.

Riza tak ingin peristiwa banjir dan longsor seperti yang terjadi di Ciganjur akan terulang kembali jika terus membiarkan rumah-rumah dibangun di bantaran sungai.

"Kita akan menertibkan, mohon maaf, perumahan yang melanggar ketentuan yang dapat menyebabkan banjir seperti kemarin di Ciganjur ada sungai tertutup oleh longsoran dinding dan satu bangunan yang melanggar," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).

Meskipun demikian, pembongkaran bangunan di bantaran sungai bukan satu-satunya upaya Pemprov DKI mencegah banjir.

Pasalnya, lanjut Riza, upaya-upaya lain juga telah dilakukan di antaranya mengeruk lumpur di sungai-sungai Ibu Kota, membangun sodetan, hingga menyiapkan pompa air.

"Sungai-sungai, situ, embung dikeruk agar tampungannya lebih besar, kemudian dilakukan penyedotan. Upaya lainnya juga dengan sodetan, mengatur meningkatkan pompa, kita perbaiki semua. Kita pastikan semua pompa bisa beroperasi dengan baik," ujar Riza.

Mengingat kembali janji Anies

Saat maju pada Pilkada 2017, Anies Baswedan yang kala itu masih berstatus calon gubernur DKI Jakarta mengungkapkan pendekatan baru untuk menata kampung-kampung di Jakarta.

Dia mengatakan, pendekatan tersebut tidak hanya sekadar memindahkan warga ke tempat lain atau menggusur, tetapi juga membuat kehidupan warga lebih baik, yakni tempat yang memudahkan warga mengakses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Walaupun menyebut adanya pendekatan baru, Anies tak secara gamblang mengatakan peniadaan penggusuran.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyampaikan, bisa saja dia dan jajarannya melakukan penggusuran jika memang perlu dilakukan.

"Saya tidak mengatakan bahwa nol, enggak akan ada penggusuran, enggak. Memang ada yang harus pindah karena kepentingan umum yang harus dinomorsatukan," kata Anies di Kampung Magesen, Manggarai, Jakarta Selatan, pada 9 Oktober 2016.

Menurut Anies, setiap persoalan mempunyai solusi yang berbeda-beda. Untuk beberapa kasus, mungkin membutuhkan penggurusan. Namun beberapa kasus lainnya bisa dicari solusi terbaik selain menggusur.

Tak hanya menghindari penggusuran rumah warga, Anies juga mengenalkan istilah baru tentang pengendalian banjir Ibu Kota.

Anies pada 7 Februari 2018, pertama kali mencetuskan istilah Naturalisasi sungai. Istilah ini menggantikan istilah yang kerap dipakai sebelumnya yakni normalisasi sungai sebagai upaya mengembalikan Kali Ciliwung seperti sedia kala.

Adapun naturalisasi yang dimaksud Anies adalah menghidupkan ekosistem sungai. Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

Anies kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur ( Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. 

Di dalam aturan itu, makna naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Sedangkan normalisasi awalnya merupakan program pengendalian banjir yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perda itu mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya dilakukan dengan normalisasi aliran 13 sungai.

Aturan kegiatan normalisasi kemudian kembali ditegaskan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dalam aturan tersebut, normalisasi didefiniskan sebagai sebuah metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.

Kegiatan ini dilakukan karena kapasitas sungai yang mengecil akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Pemerintah pusat pun sejak 2014 ikut andil membantu Pemprov DKI dalam upaya pengendalian banjir.

Salah satunya yakni dengan cara pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheetpile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Sementara di saat yang sama, Dinas Kebersihan DKI mengeksekusi normalisasi dengan cara menjaga kebersihan sungai sehingga sungai dapat difungsikan sebagai air baku.

Walaupun eksekusi naturalisasi dan normalisasi berbeda, Riza meminta warga tak membandingkannya. Menurut dia, program naturalisasi dan normalisasi dapat berjalan beriringan untuk mengendalikan banjir di Ibu Kota.

"Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan, dua-duanya punya tujuan dan maksud yang baik," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).

Menurut Riza, program normalisasi 13 sungai di Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan naturalisasi sungai merupakan program Pemprov DKI.

"Kami sendiri punya program naturalisasi, dua-duanya bisa diterapkan. Jadi dilihat situasi dan kondisi mana sungai-sungai lakukan dengan program normalisasi dan mana program naturalisasi," ujar Riza.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/15365601/pemprov-dki-akan-bongkar-rumah-di-bantaran-sungai-apakah-sesuai-dengan

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPS DKI Ungkap 95.668 Warga Ibu Kota Tergolong Miskin Ekstrem

BPS DKI Ungkap 95.668 Warga Ibu Kota Tergolong Miskin Ekstrem

Megapolitan
Pemilik Lupa Matikan Kompor, Warteg di Penjaringan Hangus Terbakar

Pemilik Lupa Matikan Kompor, Warteg di Penjaringan Hangus Terbakar

Megapolitan
Pria yang Ditemukan Tewas di Selokan Pesanggrahan Diduga Kader PDI-P

Pria yang Ditemukan Tewas di Selokan Pesanggrahan Diduga Kader PDI-P

Megapolitan
Klaim Pedagang Kopi Starling: Kami Hampir Ada 1.000 di Jakarta, Perantau dari Madura dan Tasikmalaya

Klaim Pedagang Kopi Starling: Kami Hampir Ada 1.000 di Jakarta, Perantau dari Madura dan Tasikmalaya

Megapolitan
Buntut Pelemparan Bus Persis Solo, Izin Pertandingan di Stadion Indomilk Arena Bakal Dievaluasi

Buntut Pelemparan Bus Persis Solo, Izin Pertandingan di Stadion Indomilk Arena Bakal Dievaluasi

Megapolitan
Usai Ambil Uang Ratusan Juta di Bank, Pegawai Toko Perlengkapan Plastik Nyaris Dirampok

Usai Ambil Uang Ratusan Juta di Bank, Pegawai Toko Perlengkapan Plastik Nyaris Dirampok

Megapolitan
Ada KTA PDI-P dalam Dompet Pria yang Ditemukan Tewas di Selokan Pesanggrahan

Ada KTA PDI-P dalam Dompet Pria yang Ditemukan Tewas di Selokan Pesanggrahan

Megapolitan
Pemprov DKI Segera Bangun Rusun Margasatwa, Kini Sedang Persiapan Lelang

Pemprov DKI Segera Bangun Rusun Margasatwa, Kini Sedang Persiapan Lelang

Megapolitan
Cerita Pria Pamekasan Cari Peruntungan Dagang Kopi Starling, Sepeda Kredit dan Penghasilan Tak Tentu...

Cerita Pria Pamekasan Cari Peruntungan Dagang Kopi Starling, Sepeda Kredit dan Penghasilan Tak Tentu...

Megapolitan
Besi Pagar Pembatas Jalan di Depan RSUD Koja Dicuri

Besi Pagar Pembatas Jalan di Depan RSUD Koja Dicuri

Megapolitan
Sudah Setahun Lapor ke Polisi, Renaldy Sebut Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Pemalsuan Identitasnya

Sudah Setahun Lapor ke Polisi, Renaldy Sebut Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Pemalsuan Identitasnya

Megapolitan
Saat Digerebek, Muda-mudi Asyik Berjoget Pakai Busana Minim Sambil Minum Alkohol di Kolam Renang Bekasi

Saat Digerebek, Muda-mudi Asyik Berjoget Pakai Busana Minim Sambil Minum Alkohol di Kolam Renang Bekasi

Megapolitan
Sedang Bertelepon di Jalan, Perempuan Ini Dijambret di Matraman

Sedang Bertelepon di Jalan, Perempuan Ini Dijambret di Matraman

Megapolitan
Pria Tewas di Selokan Pesanggrahan, Polisi: Masih Didalami Ada Barang Hilang atau Tidak

Pria Tewas di Selokan Pesanggrahan, Polisi: Masih Didalami Ada Barang Hilang atau Tidak

Megapolitan
Terdampak Proyek Outlet Sodetan Ciliwung, Warga yang Tak Punya KTP DKI Dipulangkan ke Daerah Asal

Terdampak Proyek Outlet Sodetan Ciliwung, Warga yang Tak Punya KTP DKI Dipulangkan ke Daerah Asal

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.