Pemkot Bekasi Mulai Data Penerima Vaksin Covid-19, Siapa Saja yang Jadi Prioritas Menurut Ahli?

Pasalnya Kota Bekasi hanya dijatah mendapat vaksin untuk disuntikkan ke 480.000 jiwa pada awal 2021.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Miko Yunis Wahyono menyarankan agar penerima vaksin yang didahulukan adalah petugas kesehatan.

"Jadi yang divaksinasi itu yang paling besar berisiko terinfeksi virus adalah petugas kesehatan, semua epidemiologi rasanya sependapat," ujar Miko saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Selain petugas kesehatan, Miko juga menyarankan agar petugas publik juga jadi prioritas penerima vaksin.

Pejabat publik yang dimaksud yakni polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan beberapa instansi lainnya yang kerap bertemu dengan masyarakat.

"Kalau pejabat publik bisa tua bisa muda, tetapi kan masalahnya pekerjaannya dia harus ketemu publik, itu kita enggak tahu sakit atau tidak (publiknya)," ucap Miko.

Dia mengatakan, vaksin juga harus diberikan kepada masyarakat yang kerap berada di luar rumah.

Miko tak setuju jika vaksin diberikan ke lansia. Pasalnya, kata dia, lansia seharusnya terus berada di rumah.

"Kalau vaksin di area klaster rumah tangga banyak jadi semua rumah tangga di vaksin saja, itu kan enggak benar. Cara yang paling benar kan orang yang berisiko, kalau orang tua, kalau dia keluar-keluar, ya orang tua yang bandel aja," tutur dia.

Adapun Pemkot Bekasi kini tengan menyusun micro planning atau skenario pemberian vaksin Covid-19.

Di dalam skenario itu, ada klasterisasi penduduk yang nantinya akan diberikan Covid-19. Pasalnya tak semua warga Bekasi mendapatkan vaksin Covid-19.

Klasterisasi penduduk itu akan dibagi per kelurahan melihat kepadatan jumlah penduduknya.

Nantinya akan dipilih siapa saja penduduk di dalam satu kelurahan tersebut yang diprioritaskan untuk dapat vaksin tahap pertama.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bekasi Dezi Syukrawati mengatakan, tiap kecamatan akan mendapat jatah vaksin yang berbeda. Hal itu tergantung banyaknya sebaran kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

"Untuk krosceknya kita akan memberi format ke wilayah. Kemudian nantinya itu yang akan jadi pijakan kroscek dengan data yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil). Tetapi jangan salah ya, ini data bisa saja tidak seluruh penduduk tercapai karena kita datanya terbatas," kata Dezi.