Pemkot Tangerang Selatan Belum Putuskan Besaran UMK 2021

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memutuskan besaran upah minimum kota (UMK) 2021.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan Sukanta menjelaskan, pihaknya baru akan menyiapkan rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota (Depeko).

Rapat tersebut disiapkan seiring dengan keluarnya Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2021 di wilayah Banten.

"Kami baru mempersiapkan untuk rapat (bersama) Depeko. Jadi memang kami berdasarkan hasil keputusan rapat sebelumnya, itu menunggu UMP Provinsi Banten," ujar Sukanta saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/11/2020).

Dalam rapat pembahasan UMK, kata Sukanta, Dinas Ketenagakerjaan bakal melibatkan asosiasi, serikat pekerja, hingga akademisi dari perguruan tinggi.

Dengan begitu, diharapkan keputusan terkait pengupahan yang akan diambil nantinya sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

"Seperti biasanya kami melibatkan dari APINDO, dari serikat, dari dewan pakar pengupahan. Kan kami ini bentuknya tim ya di sini," kata Sukanta.

"Dewan pakar pengupahan itu kebanyakan kami ambil dari perguruan tinggi," sambung dia.

Adapun rapat koordinasi Depeko rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 9 November 2020, sebelum batas akhir pengumuman upah minimum kabupaten/kota pada 21 November 2020.

Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun ini.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Surat itu juga memerintahkan para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mengumumkan besaran UMP di masing-masing daerahnya secara serentak pada 1 November 2020.

Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2020.

"Kami minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah seperti dikutip pada Minggu (1/11/2020).

Ida menegaskan, yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur.

Kemnaker hanya meminta agar besaran UMP menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang, salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.