Demo Protes Presiden Perancis, Massa Dilarang Mendekat ke Gedung Kedubes

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Perancis, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

Massa akan berdemo untuk memprotes sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam.

Menyusul rencana aksi tersebut, polisi menutup Jalan MH Thamrin di depan gedung Kedubes Perancis dan mengalihkan arus lalu lintas di sana.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan, area Kedubes Perancis sengaja disterilkan agar massa tak bisa mendekat.

"Kami di (gedung) Kedubes Perancis di area kedutaan tidak bisa mendekat, karena memang itu area yang kami sterilkan," kata Heru saat dikonfirmasi, Senin.

Kendati demikian, Heru memastikan, massa yang akan berunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasinya tak jauh dari area yang telah disterilkan.

"Jadi nanti warga yang akan aksi di sana kami berikan fasilitas dan kami kawal juga," ucap Heru.

Heru berujar, ada 5.190 personel gabungan TNI-Polri yang akan diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta pada hari ini.

Jumlah itu termasuk untuk mengamankan unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja di sekitar Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Polisi akan melihat terlebih dulu jumlah massa yang turun di sekitar Kedubes Perancis sebelum memutuskan menambah personel.

"Kami lihat eskalasi. Kalau yang aksi banyak, akan kami perbanyak (jumlah personel), kalau sedikit, kami kurangi," katanya.

Seperti diketahui, sejumlah insiden berdarah terjadi dalam dua bulan terakhir di Perancis, menyusul kritik keras umat Islam atas karikatur Nabi Muhammad yang dicetak ulang oleh majalah satire Perancis, Charlie Hebdo, pada September lalu.

Presiden Perancis Emmanuel Macron menegaskan akan tetap berpegang teguh pada tradisi dan hukum sekuler Perancis yang menjamin kebebasan berbicara yang memungkinkan publikasi seperti Charlie Hebdo dapat dilakukan.

Macron juga mengatakan, agama Islam tengah mengalami krisis di seluruh dunia dan meminta warga muslim Perancis bersikap loyal kepada konstitusi republik.

Di bawah prinsip-prinsip sekularisme Perancis atau laïcité, institusi keagamaan tidak memiliki pengaruh atas kebijakan publik yang diemban pemerintah. Idenya adalah untuk menjamin kesetaraan semua kelompok agama dan keyakinan di mata hukum.