Salin Artikel

Terdampak Covid-19, Ini Sektor Usaha yang Tak Perlu Naikkan UMP 2021

Kebijakan tersebut diambil lantaran ada perusahaan yang tetap tumbuh selama pandemi Covid-19. Kenaikan UMP juga diterapkan bagi kelompok usaha yang tidak terdampak pandemi.

Namun, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan untuk tidak menaikkan UMP bagi kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi bisa tetap menerapkan UMP 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, penetapan sektor usaha yang terdampak pandemi dilakukan berdasarkan usulan dari perusahaan tersebut.

Dengan demikian, pihaknya nanti yang akan mengaji apakah usulan dari perusahaan dapat diterima atau tidak.

"Dengan kita melakukan PSBB mulai dari WFH, PSBB, PSBB kedua, PSBB ketat, PSBB transisi, kita sudah bisa melihat mana sektor-sektor yang terdampak, mana sektor-sektor yang tidak terdampak," ucap Andri melalui konferensi video, Senin (2/11/2020).

Kendati demikian, Andri memberi contoh beberapa sektor yang memang terdampak selama pandemi, yakni pusat perbelanjaan, perhotelan, periwisata, properti, ritel, hingga food and beverage (FnB).

"Contohnya seperti mal, hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan makanan dan minuman, itu kan terdampak," kata Andri.

Dengan demikian, bagi perusahaan yang bergerak di beberapa sektor itu dapat langsung mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta.

Andri menambahkan, perusahaan yang bergerak di sektor-sektor itu bisa langsung mendapatkan kebijakan untuk menerapkan UMP 2020.

"Jadi kalau perusahaan mengajukan dilakukan penyesuaian UMP 2021, sepertinya untuk perusahaan tersebut tidak perlu lagi dilakukan kajian, langsung dikeluarkan SK untuk menggunakan UMP 2020," tutur Andri.

Kebijakan ini juga tertuang pada dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021, tepatnya pada Pasal 3 ayat 1.

"Pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dapat mengajukan permohonan pembayaran upah minimum provinsi dengan besaran sama dengan upah minimum provinsi tahun 2020, kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga kerja, transmigasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta."

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/02/17024881/terdampak-covid-19-ini-sektor-usaha-yang-tak-perlu-naikkan-ump-2021

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Megapolitan
Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Megapolitan
Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

Megapolitan
Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Megapolitan
Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Megapolitan
Vaksinasi Dosis Ketiga secara 'Door to Door' Jangkau Lansia di Utan Panjang

Vaksinasi Dosis Ketiga secara "Door to Door" Jangkau Lansia di Utan Panjang

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Megapolitan
Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Megapolitan
Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Megapolitan
5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.