Menanti Smart E-Budgeting ala Anies untuk Saring Anggaran Janggal...

JAKARTA, KOMPAS.com - Selasa, 29 Oktober 2019, publik dikejutkan dengan temuan anggaran fantastis dan tidak masuk akal dalam rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Anggaran itu adalah anggaran pembelian lem Aica Aibon sebesar Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Informasi soal anggaran itu diunggah oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana melalui akun Twitter-nya.

Pencarian kata kunci "Aica Aibon" di mesin pencari Google melonjak drastis.

Pada 30 Oktober 2019, pencarian kata "Aibon dan "lem Aibon" meningkat menjadi 50 pencarian per menit.

Mayoritas warganet yang mencari kata kunci tersebut berasal dari Papua, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa tengah.

Anies salahkan sistem e-budgeting

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons temuan anggaran janggal tersebut dengan menyalahkan sistem e-budgeting yang digunakan.

Anggaran janggal seperti pembelian lem Aibon bisa lolos karena sistem tersebut memiliki kelemahan.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies, 3 November 2019.

Setelah peristiwa tersebut, Anies berjanji akan membuat sistem smart e-budgeting.

Sistem yang dijanjikan Anies akan disusun dengan algoritma yang bisa mendeteksi setiap anggaran janggal.

Dia mengklaim smart e-budgeting yang dijanjikan akan lebih canggih dengan keamanan data yang lebih terjamin.

"Ada faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi," tutur dia.

Dia juga mengatakan bahwa smart e-budjeting yang akan dibuat Pemprov DKI bisa menampung aspirasi dan komentar langsung dari masyarakat.

"Anggaran itu nanti bisa diakses, bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi juga publik bisa memberikan komentar langsung di situ," kata dia.

Janji diluncurkan akhir 2019

Saat itu, Anies berjanji akan meluncurkan sistem smart e-budgeting pada akhi 2019 dan bisa digunakan mulai Januari 2020.

Namun, rencana tersebut batal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, sistem yang dijanjikan Anies itu masih dalam proses.

"E-budgeting sekarang posisinya masih dalam proses. Awal Februari (akan diluncurkan)," kata Atika, 21 Januari 2020.

Dia juga mengatakan, sistem yang diluncurkan akan memberikan akses publik terhadap APBD.

Setahun berjalan, smart system tak kunjung diluncurkan

Setahun berjalan sejak peristiwa anggaran janggal mencuat, janji Anies mengenai smart system belum juga terlihat.

Kompas.com mencoba mengakses laman apbd.jakarta.go.id pada Rabu (4/11/2020) ini.

Jangankan kolom komentar, draf perencanaan KUA-PPAS 2021 saja tidak ada.

Situs web tersebut hanya menampilkan anggaran pada 2016 sampai 2020. Tak terlihat ada perubahan sistem.

Janji Anies untuk membuat smart system ditagih oleh William.

"Saya senang-senang saja ketika Pak Gubernur (Anies) menjanjikan smart budgeting," kata anggota Fraksi PSI itu.

Satu tahun berlalu, William tak melihat keseriusan Anies untuk mewujudkan janjinya tersebut.

Dia menilai Anies hanya bernarasi dan tidak merealisasikan janjinya.

"Sekali lagi ini hanya narasi saja, tidak ada eksekusi, beliau eksekutif harusnya banyak eksekusi," kata William.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada Atika mengenai smart system tersebut.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, Atika tidak menjawab telepon dan tidak merespons pesan singkat dari Kompas.com.