Merespons F-Demokrat, Pemprov DKI Masih Prioritaskan Penyediaan Rusunawa

"Pembangunan rusunawa masih menjadi prioritas karena berkaitan dengan penataan kawasan permukiman dan penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana," ucap Sarjoko kepada Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Hal itu disampaikan Sarjoko merespons kritikan Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta yang menyebut selama beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI lebih fokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah.

Sarjoko mengatakan, rusunawa eksisting yang telah terbangun di Jakarta berada di 32 lokasi dengan total 149 tower dan 49 blok.

Dari jumlah tersebut, total hunian yang tersedia sebanyak 24.916 unit.

Selain itu, sebanyak 10 rusunawa di 10 lokasi dengan 27 tower saat ini tengah dibangun. Nantinya, proyek tersebut dapat menyediakan 5.863 unit hunian.

Adapun hunian DP Nol Rupiah diharapkan dapat mengisi pasar kebutuhan bagi masyarakat umum, atau kepada warga penghuni rusunawa yang memiliki kemampuan ekonomi untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).

"Dalam konteks housing career, dari unit sewa menjadi kepemilikan," ujar Sarjoko.

Menurut Sarjoko, dengan rasionalisasi APBD-P 2020, ada kemungkinan apabila penyediaan rusun dengan skema multiyears 2019-2021, akan diusulkan diperpanjang hingga tahun 2022.

Kendati demikian, usulan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta sebelumnya menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI lebih fokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah.

"Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih terfokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah dengan sasaran MBR dengan penghasilan yang berkisar antara Rp 4 juta-Rp 7 juta," tutur Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Afni menyampaikan, Pemprov DKI sebaiknya lebih memerhatikan penyediaan rusunawa bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebab dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (Raperda APBD-P) 2020, dana pembangunan rusun mengalami rasionalisasi dari Rp 1,05 triliun menjadi Rp 327,83 miliar.

Pemprov DKI sebelumnya menggelar acara seremonial penandatanganan akad kredit dan penyerahan kunci secara simbolis kepada perwakilan penghuni rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0.

Acara ini dilakukan secara virtual di Balai Kota DKI Jakarta pada Sabtu (7/11/2020).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, terdapat dua lokasi tambahan rusunami yang bisa mulai dihuni oleh penerima manfaat.

Keduanya adalah Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, yang memiliki 30 unit dengan tipe 27 meter persegi, dan Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat, sebanyak 64 unit dengan tipe 22,3 meter persegi.