Salin Artikel

Kata Epidemiolog soal Pelonggaran Resepsi Saat PSBB di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia belum aman untuk dilakukan pelonggaran.

Sebab, pandemi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, masih belum tertangani dengan baik.

Dia mengatakan, untuk pembatasan berupa pelonggaran kapasitas pengunjung bioskop masih bisa diterima.

Sebab, pengelola bioskop masih bisa mengelola dan melakukan pembatasan terhadap penonton.

"Sejauh ini saya bisa menerima dengan beberapa catatan. Tapi kalau keramaian yang sifatnya massal itu tidak manageable dalam kondisi saat ini, belumlah belum manageable," ucap Dicky kepada Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

"Sekarang kalau mau diambil ada pelonggaran bioskop dan segala macam oke lah, karena itu satu situasi yang secara teoritis kita berharap lebih manageable," lanjutnya.

Namun, untuk pelonggaran acara resepsi, Dicky meragukan penyelenggaraannya. Menurut dia, apabila resepsi pernikahan terpaksa diperbolehkan, maka harus ada batasan serta pengaturan acara.

"Jadi batasan tetap harus ada, dalam artinya melihat dari kondisi pengendalian pandemi yang belum baik, kemudian seberapa mampu kita me-manage keramaian itu," tutur Dicky.

Tak hanya itu, tamu juga perlu dibatasi. Menurut dia, untuk acara pernikahan, tamu dengan jumlah 50-100 orang masih dapat ditangani.

"Tapi kalau ribuan, ya siapa yang bisa? Kecuali memang sudah terbangun suatu watak budaya disiplin yang ketat seperti Korea Selatan dan Jepang, itu berbeda," kata Dicky.

Penyelenggara acara juga masih bisa memastikan tamu memakai masker dan melakukan jaga jarak dengan benar.

Sedangkan untuk pernikahan yang dilangsungkan di dalam gedung, penyelenggara harus memastikan jika kondisi bangunan sesuai untuk pelaksanaan pencegahan Covid-19.

Lalu apabila Pemprov DKI bersikeras untuk melakukan pelonggaran resepsi pernikahan, maka izin yang diberikan harus berdasarkan acara.

Dia menjelaskan, penyelenggara cara harus mengajukan izin kepada Pemprov atau Satgas setiap akan menyelenggarakan resepsi.

"Jadi tetap tiap event. Hari ini nikah, izin, terus besok ada yang nikah lagi, ya izin lagi,"ujar Dicky.

Dicky menuturkan, pandemi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa masih belum tertangani dengan baik.

Ini terlihat dari persentase kasus positif atau positivity rate yang masih berada di atas 10 persen selama lebih dari empat bulan. Padahal rekomendasi dari WHO seharusnya di bawah 5 persen.

"Jadi kalau di atas 10 persen udah empat bulan, itu bukan tinggi, itu namanya sangat tinggi. Karena artinya setiap hari kita itu banyak kasus positif di masyarakat yang tidak teridentifikasi karena lemahnya atau rendahnya kapasitas testing," kata Dicky.

Pemprov DKI Jakarta melonggarkan sejumlah ketentuan PSBB transisi. Salah satunya adalah pelonggaran resepsi pernikahan.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta memberikan sejumlah ketentuan. Bagi pengelola gedung yang ingin melangsungkan resepsi, maka harus mengajukan permohonan ke Disparekraf DKI Jakarta.

Begitu pula dengan resepsi yang dilangsungkan di rumah. Pemilik acara harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 setempat.

Sementara itu, Kepala Bidang Industri Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan, penyajian makanan dan minuman secara prasmanan masih dilarang dalam resepsi di Jakarta.

Sebagai gantinya, pemilik acara menggantinya dengan metode melayani tamu untuk mengambil makanan.

Selain itu, pemberian konsumsi kepada tamu bisa dilakukan dengan menu makanan kemasan seperti nasi dus.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan aturan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara resepsi pernikahan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/18/08291721/kata-epidemiolog-soal-pelonggaran-resepsi-saat-psbb-di-jakarta

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkiraan Cuaca 5 Februari 2023, BMKG: Jakarta Berawan

Perkiraan Cuaca 5 Februari 2023, BMKG: Jakarta Berawan

Megapolitan
Babak Baru Kasus Polisi Peras Polisi, Antara Temuan Fakta dan Pengakuan Bripka Madih

Babak Baru Kasus Polisi Peras Polisi, Antara Temuan Fakta dan Pengakuan Bripka Madih

Megapolitan
Hindari Macet, Penonton Dewa 19 Rela Turun Kendaraan dan Jalan Kaki 2 Km ke JIS

Hindari Macet, Penonton Dewa 19 Rela Turun Kendaraan dan Jalan Kaki 2 Km ke JIS

Megapolitan
Polda Metro Jaya: Pencabutan Status Tersangka Hasya Harus Melalui Mekanisme Hukum

Polda Metro Jaya: Pencabutan Status Tersangka Hasya Harus Melalui Mekanisme Hukum

Megapolitan
Ada Konser Dewa 19, Jalan di Sekitar JIS Macet

Ada Konser Dewa 19, Jalan di Sekitar JIS Macet

Megapolitan
Anaknya Tewas Usai Terlindas Mobil Pensiunan Polri, Orangtua Hasya Minta Atensi Irjen Fadil Imran

Anaknya Tewas Usai Terlindas Mobil Pensiunan Polri, Orangtua Hasya Minta Atensi Irjen Fadil Imran

Megapolitan
Polda Metro Jaya: Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI demi Transparansi

Polda Metro Jaya: Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI demi Transparansi

Megapolitan
Wowon Tak Pernah Bunuh Sendiri Korbannya: Aku Nyuruh Doang, Semua di Tangan Solihin

Wowon Tak Pernah Bunuh Sendiri Korbannya: Aku Nyuruh Doang, Semua di Tangan Solihin

Megapolitan
BPBD DKI Sebut Potensi Tanah Longsor di Jakarta Meluas Menjadi 21 Lokasi

BPBD DKI Sebut Potensi Tanah Longsor di Jakarta Meluas Menjadi 21 Lokasi

Megapolitan
Propam Dilibatkan dalam Konfrontasi Bripka Madih dengan Oknum Polisi yang Memerasnya

Propam Dilibatkan dalam Konfrontasi Bripka Madih dengan Oknum Polisi yang Memerasnya

Megapolitan
Pertanyakan Warna Mobil Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah, Ahli: Jangan-jangan Ada Kode Senyap

Pertanyakan Warna Mobil Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah, Ahli: Jangan-jangan Ada Kode Senyap

Megapolitan
Deretan Pengakuan Duloh Sang Eksekutor Pembunuhan Berantai: Diiming-imingi Uang untuk Membunuh hingga Mengajak Beberapa Korban Bersetubuh

Deretan Pengakuan Duloh Sang Eksekutor Pembunuhan Berantai: Diiming-imingi Uang untuk Membunuh hingga Mengajak Beberapa Korban Bersetubuh

Megapolitan
Polisi Terjunkan 2.174 Personel untuk Amankan Konser Dewa 19 di JIS

Polisi Terjunkan 2.174 Personel untuk Amankan Konser Dewa 19 di JIS

Megapolitan
Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Megapolitan
Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.