Menjajal Smart E-budgeting ala Anies Baswedan, Penggunanya Wajib Daftar Dulu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan November tahun lalu menjanjikan adanya smart system e-budgeting yang akan memberikan transparansi pembahasan anggaran kepada publik.

Janji tersebut diucapkan Anies akhir tahun lalu ketika terjadi kejanggalan anggaran yang menurutnya terjadi karena sistem tidak bagus.

Dia juga menjanjikan, smart system e-budgeting yang dibuat di sisa masa kepemimpinannya akan memberikan akses partisipasi publik dengan menambah kolom komentar.

Kini janji tersebut terealisasi di laman smartapbddev2.jakarta.go.id, tetapi tidak semua orang bisa mengakses situs yang digadang-gadang menjadi tempat pemantauan anggaran yang dikelola oleh DKI Jakarta.

Lantas, seperti apa sistem yang digadang-gadang akan menjadi tempat hilir mudik informasi anggaran Provinsi DKI Jakarta tersebut?

Kompas.com mencoba melihat secara lebih detail sistem yang dikatakan smart oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut dengan masuk mendaftar sebagai warga DKI Jakarta yang diakses pada 18 November 2020 pukul 21.19 WIB.

Syarat untuk mengakses fitur smart budgeting lebih dalam, pengguna wajib untuk mendaftar terlebih dahulu dengan empat pilihan kategori.

Ketika mengajukan pendaftaran, empat pilihan kategori tersebut yaitu menggunakan identitas Warga DKI Jakarta, atau Identitas Warga DKI berdomisili di luar Jakarta, atau Warga Negara Asing, dan terakhir pilihan mendaftar sebagai ASN Pemda DKI Jakarta.

Saat dipilih sebagai Warga DKI, kolom akan otomatis meminta Nomor Induk Kependudukan, Email, Kata Sandi, dan Nomor Kartu Keluarga.

Sampai di sini tidak ada gangguan atau hal janggal yang terjadi. Proses verifikasi termasuk cepat dan dilakukan melalui e-mail yang didaftarkan di kolom sebelumnya.

Ketika sudah mendapatkan akses login, pengguna akan diarahkan ke laman pengisian e-mail dan password untuk melakukan proses masuk.

Setelah itu, pengguna akan tiba di laman beranda dengan suguhan tulisan ucapan selamat datang. Di laman tersebut tertulis seluruh perkembangan APBD DKI Jakarta bisa diikuti dalam satu portal smart e-budgeting.

"Seluruh perkembangan APBD DKI Jakarta dapat Anda ikuti dalam satu portal yang terintegrasi, mulai dari panduan, runutan berita, infografis, dan video proses penyusunan," tulis portal tersebut.

Hanya ada tiga menu yang disuguhkan di laman awal portal tersebut, yaitu menu Beranda, menu Pantauan Anggaran dengan Submenu Arsip, Tahun 2020, dan Tahun 2020. Terakhir adalah menu Bantuan.

Kompas.com memulai dengan menjajal dari laman menu Bantuan. Tidak ada bentuk bantuan yang biasa disuguhkan dalam bentuk format QnA, hanya ada beberapa nomor call center untuk pertanyaan terkait kebijakan perencanaan dan teknis sistem perencanaan.

"Jika anda membutuhkan bantuan silahkan kontak kami (di) PEMPROV DKI JAKARTA (Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok B Lt 3 Jakarta Pusat Jakarta Indonesia)," tulis laman itu.

Sedangkan bantuan pengguna melalui chat disediakan melalui Grup Telegram QnASmartPlanningBudgeting.

Kompas.com kemudian beralih ke menu Pantauan Anggaran yang memiliki submenu Arsip, submenu Tahun 2020, dan submenu Tahun 2021.

Saat mulai menjajal pada menu Pantauan Anggaran, mulai terlihat banyak fitur yang dijanjikan Anies tidak tersedia sama sekali.

Ketika pengguna memilih submenu Arsip misalnya, akan disuguhkan riwayat tahapan anggaran Provinsi DKI Jakarta mulai tahun 2018 sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin sampai dengan tahun 2021.

Akan tetapi, di dua tahun terakhir, 2020-2021 unggahan dari dokumen anggaran terlihat tidak selengkap tahun 2018-2019.

Kemudian, beralih ke submenu Tahun 2020. Kejanggalan semakin terasa karrna laman tersebut masih belum tersedia dan hanya bertulis "Maintenance" dan menu untuk kembali ke Beranda.

Sedangkan submenu Tahun 2021 akan mengantarkan pengguna pada gambaran ringkasan anggaran pada tahun 2021.

Namun sayang, di kolom pilihan ringkasan, hanya ada Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang tersedia, tidak ada unggahan KUA-PPAS 2021 atau dokumen anggaran yang lain.

Sistem smart e-budgeting ala Anies juga belum memberikan fitur komentar pengguna yang mengakses smart system ini. Padahal, salah satu janji Anies adalah menyaring partisipasi masyarakat dengan fitur tersebut.