Kadishub DKI: Perubahan Rute LRT Masih Dikaji, Belum Diusulkan ke Kemenhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, usulan perubahan rute kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta belum diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

Dia mengatakan, usulan perubahan rute LRT akan diajukan sesegera mungkin setelah dokumen usulan perubahan rute tersebut siap.

"Tentu (akan diusulkan) setelah dokumennya siap, kami akan usulkan untuk pengajuan trasenya," ujar dia saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Dia juga mengatakan bahwa perubahan dua rute LRT Jakarta masih dikaji.

Kajian dilakukan oleh pihak swasta karena proyek tersebut akan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU) dengan pola unsolicited.

"Mereka (pihak swasta) akan melakukan kajian, (hasil kajian) itu yang dinilai oleh Pemprov (sebelum diajukan ke Kemenhub)," kata Syafrin.

Syafrin mengatakan, KPDBU dengan pola unsolicited akan memberikan keleluasaan swasta untuk menyiapkan dokumen pembangunan LRT, mulai dari visibility study hingga analisis dampak lingkungan.

"Itu (semua) dari si pemrakarsa, kami menilai," kata dia.

Pola kerja sama tersebut, kata Syafrin, sudah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 yang membuka peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

"Nah di Perpres itu dibuka peluang siapa pun boleh masuk (kerja sama), tapi ada aturannya," kata Syafrin.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta membuat rancangan usulan perubahan rute pembangunan trase LRT dari rencana semula.

Ada dua rute yang diusulkan untuk diubah, yaitu rute Velodrome-Dukuh Atas dihapus dan digantikan rute Velodrome-Klender.

Selain itu, rute LRT yang bermasalah karena berimpitan dengan trase MRT, yaitu rute Pulogadung-Kebayoran Lama, diubah menjadi rute Pulogebang-Joglo.