Serikat Buruh: Kalau Gaji Anggota Dewan Naik, Harusnya Berlaku Juga ke Buruh

Ia membandingkan dengan kondisi buruh di DKI Jakarta yang tak seluruhnya mendapatkan kenaikan gaji karena terdampak pandemi.

"Menurut saya kalau pemerintah bisa menaikkan gaji anggota dewan, harusnya berlaku juga ke buruh. Kami dukung saja apa yang terbaik untuk pejabat negara karena mereka bekerja untuk negara. Tapi harusnya gaji buruh juga naik dong," kata Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Tak semua buruh DKI mendapatkan kenaikan upah pada tahun depan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi secara asimetris.

Hanya perusahaan yang tak terdampak pandemi yang wajib menaikkan UMP

sebesar 3,27 persen. Di sisi lain, gaji anggota DPRD DKI diusulkan naik hingga mencapai Rp Rp 698,6 juta per bulan.

"Gaji buruh di DKI Jakarta aja hanya naik Rp 200.000 ya, itu pun masih ada peluang pengusaha akan mengajukan penangguhan upah ke Anies," kata Jumisih.

Jika Gubernur Anies Baswedan tak bisa mewujudkan kesejahteraan buruh di DKI, maka ia berharap Pemprov DKI tak menyetujui usulan kenaikan gaji anggota DPRD itu.

"Saya berharap pemerintah tak lakukan diskriminasi ke warga negaranya. Dewan maupun buruh di pabrik kan sama-sama warga negara yang punya hak untuk mendapat kesejahteraan," ujar dia.

Kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota DPRD DKI diusulkan melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021. Kenaikan RKT itu akan berdampak pada besaran uang yang peroleh masing-masing anggota DPRD selama satu tahun anggaran.

Rancangan anggaran RKT 2021 mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Artinya, setiap anggota dewan akan mengantongi uang sebesar Rp 8,3 miliar dalam setahun atau Rp 689 juta per bulan jika usulan anggaran itu lolos.