Soal Kenaikan Gaji DPRD DKI, F-Demokrat: Bisa Tekor Kalo Enggak Naik

Menurut dia, kegiatan Dewan yang bersentuhan dengan masyarakat bisa menghabiskan banyak uang seperti menyewa peralatan dan konsumsi masyarakat yang hadir, dan memang harus memiliki anggarannya tersendiri.

"Duit untuk tenda, kursi untuk transport, snack (kudapan) itu, (anggaran kegiatan) untuk Dewan tidak ada, tekor bisa-bisa saya itu," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/12/2020).

Achmad mengatakan itulah sebabnya Fraksi Demokrat mendukung adanya kebijakan anggaran RKT 2021 yang nilainya mencapai Rp 888 miliar tersebut.

Menurut Achmad, kegiatan-kegiatan yang tertulis jelas untuk menyerap aspirasi masyarkat seperti melakukan kunjungan kerja, sosialisasi peraturan daerah dan lainnya.

"Kalau tidak ada tambahan kegiatan dengan masyarakat, anggota dewan tekor betul itu," kata dia.

Itulah sebabnya, kata dia, tidak ada penolakan dari semua fraksi saat pembahasan RKT 2021 berlangsung. Termasuk dari PSI yang kini mengatakan menolak jumlah RKT tersebut.

Pasalnya peruntukan anggaran RKT, kata Achmad, digunakan untuk kegiatan langsung dan memiliki manfaat langsung kepada masyarakat.

"Bagi kami anggota (fraksi Demokrat), sepanjang kegiatan itu untuk masyarakat kami setuju dong," kata Achmad.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT anggota dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.