Isu Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Ahok Jangan Ngamuk Dulu, Tanya ke Sini

Taufik menyarankan, agar Ahok datang ke Gedung DPRD DKI Jakarta dan langsung menanyakan kepada para pimpinan DPRD DKI terkait isu kenaikan gaji yang beredar.

"Ya pak Ahok nanya dulu ke sini jangan ngamuk-ngamuk dulu, yang benar (anggarannya) berapa gitu lho," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Taufik mengatakan, Ahok menjadi salah satu korban disinformasi yang dilayangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia menilai, Ahok mendapat informasi yang keliru sehingga harusnya langsung menanyakan anggaran gaji dan tunjangan tersebut langsung ke pimpinan DPRD DKI.

"Nanya sama DPRD aja, nggak usah ngamuk-ngamuk nanya dulu yang benar berapa, makanya dapat informasinya keliru," kata Taufik.

Dia menegaskan, rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang beredar bukanlah yang disetujui.

Taufik mengatakan, tidak ada perubahan kenaikan anggaran baik dari sisi gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

"Nggak ada naik, nggak ada naik tunjangan rumah, nggak ada. Makanya sebaiknya tanya dulu lah sebelum ngomong ya," tutur Taufik.

Pembatalan kenaikan gaji juga sebelumnya ditegaskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Dia menjelaskan, semua rancangan anggaran RKT dikembalikan seperti tahun 2020.

"Sekarang saya nyatakan, saya Pimpinan Anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Pras.

Ahok sebelumnya mengaku marah ketika mengetahui ada anggaran tunjangan rumah anggota DPRD DKI hingga Rp 110 juta per bulan.

"Saya baca sampai tunjangan rumah (anggota DPRD DKI) Rp 110 juta di medsos. Saya ngamuk baca itu," kata Ahok dalam akun YouTube pribadinya @Panggil Saya BTP, Minggu (6/12/2020) malam.

Ahok menilai anggota DPRD DKI tidak layak mendapat kenaikan gaji dan tunjangan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, beredar luas rancangan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta per anggota mencapai Rp 8,3 miliar per tahun.

Dengan anggaran tersebut, rata-rata per bulan anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi uang sebanyak Rp 689 juta.

Polemik tersebut berlanjut, beberapa dari fraksi sempat setuju apabila anggaran tersebut disahkan untuk kegiatan anggota Dewan.