Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI di Tengah Pandemi, Diamuk Ahok hingga Batal

Dalam draf yang dikonfirmasi oleh Dewan Perwakilan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) sebagai draf valid penyusunan RKT DPRD DKI Jakarta itu tertulis besaran anggaran fantastis untuk setiap anggota dewan.

Setidaknya setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi uang senilai Rp 8,3 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 689 juta per bulan.

Setelah isu anggaran RKT yang jumlahnya Rp 888 miliar untuk 106 anggota Dewan tersebut mencuat, beragam alasan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyetujui hal tersebut.

Beralasan sebagai niat mulia anggota Dewan

Misalnya saja alasan datang dari Fraksi Golkar yang mengatakan rancangan RKT tersebut disusun atas niat mulia anggota Dewan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, dengan adanya program-program RKT yang disusun, setiap anggota Dewan bisa melaksanakan program sosialisasi tanpa membebani keuangan pribadi.

"Niat Dewan baik dan mulia, mau urus dan benar dalam urusan tunjangan dan kegiatan serta pengabdian terhadap dapil masing-masing," tutur Basri.

Untuk program masyarakat

Persetujuan juga datang dari Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka.

Kali ini alasannya banyak program yang disusun dalam RKT digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

"Jadi sebagian besar program itu untuk masyarakat, kok bicaranya bicara gaji," kata dia, Rabu.

Dia memaparkan salah satu contoh kegiatan adalah sosialisasi rancangan peraturan daerah yang masuk ke dalam RKT.

Kegiatan tersebut dilakukan lantaran masyarakat banyak yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan perda.

Itulah sebabnya, lanjut Andyka, DPRD menyusun dan mengusulkan program yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi rancangan perda serta meminta masukan dari masyarakat.

"Karena selama ini kalau terkait masalah penyusunan perda ini kan kebanyakan dari akademisi, dari pakar, perwakilan ini, perwakilan itu, tidak pernah langsung dari masyarakat," kata dia.

Klaim RKT kecil dibandingkan APBD Jakarta

Nada mendukung kenaikan anggaran RKT juga muncul dari Fraksi PKS yang menilai kenaikan anggaran sebagai sebuah kewajaran jika dilihat dari sisi besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kita lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD (usulan RKT 2021) kita ini kecil ya," kata Sekertaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani.

Dia membandingkan beberapa daerah di Indonesia bisa menggunakan APBD untuk kegiatan dewan sampai 3,3 persen dari jumlah APBD.

Namun di DKI Jakarta, kegiatan dewan belum mencapai satu persen.

"Nah sementara di DKI masih nol koma," kata Achmad.

Alasan yang sama diungkapkan oleh Fraksi Demokrat yang menilai APBD DKI Jakarta masih jauh lebih besar daripada anggaran yang diajukan dalam RKT.

Diamuk Ahok

Kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta mengundang perhatian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok mengaku sangat marah melihat kelakuan DPRD DKI Jakarta yang minta pendapatan mereka dinaikan di masa pandemi Covid-19 seperti ini.

"Saya baca sampai tunjangan rumah (anggota DPRD DKI) Rp 110 juta di medsos (media sosial). Saya ngamuk baca itu," kata Ahok dalam video di akun YouTubenya @Panggil Saya BTP.

Ahok menilai, anggota DPRD DKI tidak layak mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Sebab, masyarakat sedang dalam kondisi sulit. Bahkan, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta menurun.

"Kalau PAD DKI turun, kalau ada Covid-19, kita punya penghasilan turun, ASN tunjangan dipotong 50 persen. Kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya tidak suka. Itu enggak benar," katanya.

Dibatalkan, kembali seperti 2020

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan semua besaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 akan dikembalikan seperti besaran di tahun 2020.

Dia mengatakan, semua besaran yang tertera mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI dalam Rancangan Kerja Tahungan (RKT) sudah dievaluasi dan akan dikembalikan seperti semula.

"Sekarang saya nyatakan, saya Pimpinan Anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Prasetyo, Senin.

Dia juga mengatakan gaji Rp 700 juta per bulan yang beredar di sosial media tidak benar.

Prasetyo mengatakan anggaran RKT yang disebar oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah kebohongan publik. Pasalnya anggaran yang disebar adalah anggaran yang belum dievaluasi.

"Gelondongan ini (draf yang tersebar) belum diselesaikan akhirnya terselesaikan itu akan ada revisi ya, akan saya kembalikan ke 2020," kata Pras.