Batalnya Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Berujung Kekesalan terhadap PSI...

Semua anggota DPRD DKI Jakarta, selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melakukan aksi walk out saat PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi ini dimulai ketika Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksinya.

Namun, anggota DPRD DKI Jakarta Jamaludin melakukan interupsi. Dia menanyakan apakah pandangan umum yang akan dibacakan telah disetujui oleh DPW PSI DKI Jakarta.

Sebab, sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI.

Jika pandangan Fraksi PSI tidak disetujui DPW PSI Jakarta, Jamaludin menyatakan tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan tersebut.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Pernyataan Jamaludin diakhiri dengan tepuk tangan dari anggota Dewan yang hadir.

Jamaludin lalu meninggalkan ruang rapat paripurna. Sesaat setelah ia keluar dari ruang rapat, anggota Dewan dari semua fraksi kecuali PSI turut meninggalkan ruang rapat.

Anggota DPRD DKI Jakarta kembali memasuki ruang rapat paripurna

Namun, aksi ini tak berjalan hingga selesainya rapat paripurna. Sesaat setelah Idris rampung membacakan pandangan umum Fraksi PSI, para anggota Dewan yang sebelumnya keluar kembali memasuki ruangan.

Ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang walk out kembali menduduki kursi mereka.

Saat dihubungi secara terpisah, Jamaludin menjelaskan, aksi walk out ini bukan merupakan sikap partai, melainkan merupakan keputusan pribadi.

"Saya di sini mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Namanya saya keluar ya mungkin mereka juga (mengikuti)," ujar Jamaludin.

Tak ada kesepakatan untuk walk out

Dia berujar, aksi walk out dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan anggota lain terlebih dahulu.

"Tidak, jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja. Karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu, apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat," kata dia.

Jamaludin menambahkan, dia tidak berencana untuk selalu melakukan aksi walk out saat Fraksi PSI membacakan pandangannya.

Aksi ini, sebut dia, bukan merupakan sikap partai, melainkan keputusan pribadi.

"Bukan Golkar, saya pribadi. Ini adalah keputusan saya sebagai anggota Dewan, bukan perwakilan partai," kata Jamaludin.

Tidak menyukai inkonsistensi PSI

Jamaludin mengaku, aksi ini dilakukan lantaran ia tidak menyukai inkonsistensi PSI. Masalah ini bermula saat pembahasan RKT DPRD DKI Jakarta.

Saat itu, PSI disebut telah menandatangani daftar hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap rancangan anggaran yang dibahas.

Namun, hasil pembahasan anggaran tersebut dibantah oleh DPW PSI.

"Dia sudah menandatangani absensi, daftar hadir, tidak menyatakan keberatan ketika ditanya, tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya. Ini kan tidak konsisten," kata Jamaludin.

Dengan adanya polemik ini, politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta disebut telah merampok uang rakyat.

"Apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat. Saya tersinggung, saya (katanya) ngerampok, siapa yang saya rampok? Kalau dia berani, ngomong sendiri sini, jangan di media," kata Jamaludin.

Disebut sebagai bentuk koreksi

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, aksi walk out delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI membacakan pandangan adalah sebagai bentuk koreksi.

Dia menilai, aksi walk out tersebut adalah sebuah koreksi terhadap Fraksi PSI yang dinilai masih belum mengerti apa fungsi sebuah fraksi.

"Itu kan bagian dari koreksi terhadap PSI yang ternyata PSI enggak paham juga fungsi fraksi itu apa," kata Taufik

Bukan hanya soal RKT

Taufik membantah aksi walk out anggota Dewan saat Fraksi PSI membacakan pandangan dikarenakan RKT 2021 yang batal naik.

Dia mengatakan, banyak kelakuan PSI yang membuat gerah anggota Dewan karena dinilai tidak konsisten memberikan suara.

"Macam-macam (kasusnya), jadi nanti kan kita enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besoknya bunyinya lain (tidak sepakat)," kata dia

Taufik menjelaskan, Fraksi PSI tidak memahami bahwa fungsi dari fraksi adalah kepanjangan tangan partai sehingga apa yang semestinya disampaikan fraksi adalah pemikiran partai.

Itulah sebabnya, suara yang dikeluarkan anggota Dewan dari Fraksi PSI semestinya sesuai dengan suara partai dan tidak berubah-ubah, terutama saat pembahasan kenaikan tunjangan dalam RKT 2021.

"Dalam ketentuan dalam UU fraksi adalah kepanjangan tangan partai karenanya sebenarnya suara fraksi, suara yang dikeluarkan oleh fraksi di lingkungan Dewan itu seharusnya menjadi suara partai, kan (yang dilakukan PSI) ini beda," kata dia.

Tanggapan PSI

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengaku tidak ambil pusing dengan aksi WO yang dilakukan delapan fraksi lain dan tetap berkomitmen untuk menjaga kepentingan rakyat.

"Apa pun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat," kata Michael.

Michael mengatakan, aksi tersebut diartikan PSI sebagai bentuk kritik dari fraksi lain kepada Fraksi PSI.

Peristiwa tersebut, kata Michael, merupakan bentuk konsekuensi politik atas pilihan PSI ketika bermanuver membuat pilihan berbeda dari kebanyakan fraksi lainnya.

"Tentunya pilihan yang diambil kami kemarin akan membawa konsekuensi secara politik. Kami menghargai sikap dari rekan-rekan yang lain sebagai bentuk kritik terhadap kami," kata dia.

Kanak-kanak

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai para anggota DPRD DKI Jakarta tersebut telah menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan.

"Cara fraksi-fraksi DPRD DKI menyikapi PSI dengan kompak walk out sebelum pembacaan pandangan PSI pada rapat paripurna DPRD tentu saja terlihat kekanak-kanakan. Apalagi keputusan untuk walk out itu dilakukan sebelum mendengarkan apa yang menjadi sikap PSI," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin.

Lucius menilai, sikap para anggota DPRD DKI itu semakin menunjukkan bahwa selama ini mereka memang berkomplot untuk berupaya menaikkan gaji dan tunjangan melalui Rencana Kerja Tahunan 2021.

Namun, rencana mereka terhalang oleh sikap PSI yang menolak kenaikan gaji. Akibatnya, mereka kompak melampiaskan kekesalannya pada PSI.

"Semakin kelihatan bahwa kekompakan fraksi-fraksi dalam menyepakati RKT adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan penuh nafsu besar untuk mendapatkan tunjangan fantastis," katanya.

Ia juga mempertanyakan alasan fraksi di DPRD DKI perlu keroyokan untuk menghadapi fraksi kecil seperti PSI.

Padahal, PSI partai baru dan hanya memiliki total delapan kursi di Kebon Sirih. Suara PSI sebenarnya dengan mudah bisa diabaikan dan fraksi lain tidak perlu sampai melakukan aksi protes berupa walk out dari ruang sidang.

Namun, ia menduga hal ini memang bentuk spontan karena kekecewaan mereka batal naik gaji dan tunjangan.

"Fraksi-fraksi stres dengan kekencangan PSI yang jujur menyampaikan ke publik (kenaikan soal gaji dan tunjangan). Dan ekspresi stres itu yang tampaknya memicu kekompakan fraksi-fraksi untuk sama-sama meninggalkan ruang sidang hingga PSI sendirian di ruangan," ujarnya.