Manuver PSI Kritik APBD DKI, dari Kisruh Lem Aibon hingga Kecam Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan

Partai yang baru didirikan pada 2014 ini dikenal lantang menyuarakan berbagai kritik dan penolakan terhadap rancangan anggaran yang dinilai "ngawur".

APBD DKI Jakarta kerap menjadi sorotan dan target kritik dari PSI.

Sikap ini kemudian berbuntut pada aksi walk out semua fraksi di DPRD DKI ketika Fraksi PSI hendak membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna pada Senin (14/12/2020). 

Kompas.com merangkum sejumlah manuver yang dilakukan Fraksi PSI sejak partai ini mengisi kursi di DPRD DKI Jakarta. Simak ulasannya di bawah ini:

Anggaran Fantastis Lem Aibon

Pada Oktober 2019, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, membeberkan kepada publik melalui media sosial terkait sejumlah kejanggalan dalam usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.

Pertama, Wiliam mengungkap usulan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Namun, hal tersebut barulah satu di antara sejumlah kejanggalan lain yang ada dalam KUA-PPAS DKI Jakarta 2020.

Hal lain yang juga membuat publik terkejut sekaligus geram adalah terbongkarnya anggaran pembelian pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, ada juga pembelian 7.313 unit komputer dan beberapa unit server senilai Rp 121 miliar.

PSI juga menemukan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk alat penyimpanan data (storage) di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Imbas dari langkah Wiliam dalam membeberkan kejanggalan tersebut kepada publik, ia dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Rakyatnya (Mat Bagan) ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

William dinilai telah melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2020 pada media sosial miliknya.

Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan, KUA-PPAS yang diunggah oleh William sebenarnya bisa dikonsultasikan secara langsung ke eksekutif, yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan atau kepala dinas terkait.

Atas sikapnya tersebut, Badan Kehormatan DPRD DKI pun menjatuhkan sanksi kepada William berupa teguran lisan.

Penarikan biaya Formula E

Pertengahan tahun ini, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera menarik kembali biaya komitmen yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO) sebesar Rp 560 miliar.

Desakan tersebut muncul setelah gelaran balap Formula E gagal berlangsung di Jakarta akibat pandemi Covid-19.

Formula E di Jakarta semula diagendakan pada 6 Juni 2020, tepatnya di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Adanya pandemi membuat gelaran ini tertunda pelaksanaannya hingga 2021.

Namun, Federasi Otomotif Internasional FIA tidak memasukkan Kota Jakarta sebagai tuan rumah Formula E 2021 meski Pemprov DKI telah membayar biaya komitmen penyelenggaraan musim 2020 sebesar 31 juta poundsterling atau sekitar Rp 560 miliar kepada pemegang lisensi.

Dalam sebuah kesempatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, pembayaran biaya komitmen tersebut menggunakan APBD Perubahan 2019.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai, Pemprov DKI seharusnya tidak memaksakan penyelenggaraan balap mobil elektronik tingkat dua tersebut tetap berlanjut pada tahun 2021.

Terlebih lagi, lanjutnya, APBD tahun 2020 mengalami defisit Rp 24,72 triliun, dari semula Rp 87,95 triliun menjadi Rp 63,23 triliun yang berimbas pada program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan.

Walk out imbas penolakan kenaikan RKT 

Delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta meninggalkan ruang rapat paripurna saat Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi walk out tersebut merupakan imbas dari sikap PSI yang vokal terhadap penolakan rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD yang tertera dalam rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, aksi walk out delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI membacakan pandangan adalah sebagai bentuk koreksi atas sikap PSI yang tidak konsisten.

Fraksi PSI sebelumnya dinilai telah menyetujui rancangan RKT DPRD DKI, sedangkan pengurus partai di tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) justru menolak rencana tersebut.

Jika pandangan Fraksi PSI tidak disetujui DPW PSI Jakarta, fraksi lain menyatakan tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan tersebut.

"Suara yang dikeluarkan anggota Dewan dari Fraksi PSI semestinya sesuai dengan suara partai dan tidak berubah-ubah saat pembahasan kenaikan tunjangan dalam RKT 2021," ujar Taufik.

Terkait hal ini, PSI menegaskan tidak pernah menyetujui kenaikan anggaran dalam RKT DPRD DKI Jakarta 2021.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengatakan, posisi PSI yang sah disampaikan di pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DKI mengenai anggaran RKT ini.

“Walaupun sebelumnya disampaikan ada proses-proses yang mana wakil kami ada di dalam pansus RKT. Kembali kami tegaskan bahwa di pandangan umum rapat paripurna itulah hasil akhir bahwa kami menolak atau tidak setuju adanya kenaikan RKT,” kata August.