Soal Kebijakan Rem Darurat, Pemprov DKI Akan Dengar Data Covid-19 dari Pakar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, kebijakan rem darurat atau emergency break untuk memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta akan ditarik kembali apabila kasus aktif Covid-19 melebihi standar.

"Kalau nanti memang sudah melebihi standarnya terkait R not-nya (angka reproduksi) kasus aktif dan lain semuanya, ya bisa saja emergency break ditarik kembali," ucap Ariza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/12/2020).

Namun, pengambilan keputusan, kata Ariza, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa mendengar data dan fakta yang ada dari berbagai pihak.

Dia menjelaskan, keputusan untuk menarik rem darurat dan memperketat kembali PSBB di DKI Jakarta harus dengan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, seperti forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan satgas pemerintah pusat.

"Dengan para pakar, para ahli, para epidemiolog yang semua menyampaikan fakta dan data dan kami putuskan bersama," ucap Ariza.

Dia mengatakan, selain kemungkinan untuk menarik rem darurat, ada juga kemungkinan kebijakan PSBB tetap pada masa transisi apabila kasus Covid-19 di DKI Jakarta tidak memburuk.

Begitu juga dengan kemungkinan akan ada pelonggaran, tapi pelonggaran tersebut hanya bisa diterapkan apabila kasus Covid-19 di Jakarta sudah sangat jauh membaik.

"Sebaliknya, kalau memang itu cukup standarnya baik, tetap seperti sekarang. Dan kalau semakin baik lagi, bisa saja ada pelonggaran. Jadi semua keputusan itu sangat tergantung pada fakta dan data," ucap Ariza.

Data teranyar kasus Covid-19 secara keseluruhan pada 28 Desember 2020 di DKI Jakarta mencapai 177.604 kasus, bertambah 1.678 kasus dibanding hari sebelumnya.

Dari jumlah kasus tersebut, terdapat 14.500 pasien yang saat ini masih dirawat atau isolasi mandiri (kasus aktif).

Sementara itu, 156.878 orang dinyatakan sembuh dan 3.226 orang meninggal dunia akibat Covid-19.