Menilik Kesiapan Pemprov DKI Lakukan Vaksinasi Covid-19

Di Jakarta, vaksin sudah diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dari PT Bio Farma. Jumlahnya mencapai 39.200 dosis.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, vaksinasi akan dimulai pada minggu kedua Januari ini.

Sejumlah langkah disiapkan oleh pemerintah daerah guna mendistribusikan vaksin kepada para penerima.

Riza mengungkapkan berbagai persiapan yang dilakukan. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 453 fasilitas kesehatan (faskes) yang akan digunakan sebagai lokasi vaksinasi.

Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan petugas kesehatan yang meliputi dokter, perawat, serta bidan yang akan bertugas sebagai vaksinator.

Dengan adanya persiapan itu, proses vaksinasi di Ibu Kota diproyeksikan bisa mencapai 20.473 orang per hari.

Adapun data sasaran penerima vaksin diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Sistem Informasi SDM Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Tenaga kesehatan akan menjadi kalangan yang diprioritaskan untuk menerima vaksin Covid-19 tahap pertama.

Kalangan lain yang diprioritaskan meliputi asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani profesi kedokteran yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sasaran penerima vaksin pertama di Ibu Kota sebanyak 119.145 orang.

"Penerima tahap pertama ditujukan kepada tenaga kesehatan yang ada di DKI Jakarta sejumlah 119.145," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Ancaman sanksi

Dia menyebut sanksi yang akan diberikan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Menurut dia, sanksi diberikan kepada masyarakat yang yang memenuhi kriteria vaksinasi tetapi menolak disuntik vaksin.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi.

"Oleh karena itu, pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda Covid-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksinasi (padahal) memenuhi kriteria penerima vaksin," kata Riza.

Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, orang yang menolak divaksinasi Covid-19 akan didenda Rp 5 juta.

Pasal 30 perda itu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.

Pasal 30 perda tersebut kini digugat orang ke Mahkamah Agung (MA).

Masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi akan mendapatkan pemberitahuan melalui short message service (SMS) blast. 

Hal itu sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).