Wagub DKI: Kami Terus Sempurnakan Regulasi Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, setiap kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta selalu didiskusikan dengan berbagai pihak.

Dia membantah jika Pemprov DKI Jakarta sering mengubah kebijakan terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19.

"Kebijakan tidak berubah-ubah, tapi perubahannya memang berkelanjutan secara bertahap dan berkala," kata Ariza seperti dikutip dari siaran YouTube BNPB, Kamis (7/1/2021).

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang diberlakukan sejak 3 Januari sampai 17 Januari 2021.

Akan tetapi, pemerintah pusat kemudian menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menyesuaikan aturan dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Jadi memang dalam dinamikanya sejak Maret hingga hari ini, memang terjadi regulasi yang terus kami sempurnakan, kami perbaiki menyikapi perkembangan di lapangan," kata dia.

Dia berujar, aturan dan substansi yang sebelumnya diterapkan dalam PSBB transisi disesuaikan dengan ketentuan pembatasan masyarakat dari pemerintah pusat.

Dia memberikan contoh aturan mengenai pembatasan karyawan yang bekerja di kantor sebanyak 50 persen dari kapasitas.

Dengan penyesuaian ini, maka karyawan yang diperbolehkan bekerja di kantor hanya 25 persen dari kapasitas.

"Yang makan di tempat tadinya 50 persen, sekarang 25 persen. Ini kami sesuaikan semua," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan kegiatan akan diterapkan secara terbatas dengan tujuan untuk meminimalisasi penularan Covid-19.

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Dalam penjelasannya, Airlangga menyebutkan, pembatasan kegiatan masyarakat kali ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.

Selain itu, sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.