Gedung DPRD DKI Ditutup 2 Pekan, Anggota Dewan Merasa Sulit Bekerja

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria yang menilai ketidaknyamanan proses kerja dewan karena kantornya ditutup akibat Covid-19.

"Ini sebenarnya agak sedikit kurang enak aja," kata Iman saat dihubungi melalui telepon, Selasa (12/1/2021).

Iman mengatakan, beberapa halangan di antaranya disebutkan soal pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang biasanya digelar secara tatap muka.

Kini agenda-agenda rapat tatap muka tersebut harus dilaksanakan dengan virtual dan bisa memakan waktu lebih karena proses penyiapan rapat virtual.

"Sedikit banyak ada halangan lah, awalnya kita bisa mendapat informasi memanggil SKPD lebih cepat akhirnya kita berproses lewat WA atau zoom," ucap Iman.

Itulah sebabnya, kata politikus Gerindra ini, dia menginginkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan serentak se Jawa-Bali bisa mengakhiri polemik Covid-19 di Jakarta.

Pasalnya, apabila kasus tidak menurun akan tetap berdampak pada aktivitas DPRD jika ada orang-orang di lingkungan DPRD DKI kembali terpapar.

"Sejak tahun baru kita lockdown, kita berharap dengan PSBB kemabli ketat mudahan bisa jadi yang terakhir," ujar Iman.

Dia juga setuju apabila PSBB terus diperpanjang hingga benar-benar tuntas, agar tidak mengganggu proses kerja Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.

"Saya setuju kalau bisa diperpanjang dua kali lipat juga enggak apa-apa tapi tuntas, jangan tanggung-tanggung," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan untuk menutup sementara Gedung DPRD DKI Jakarta selama dua pekan lebih sampai dengan 18 Januari 2021.

"Mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 (Januari 2021) ya, itu akan saya lockdown kantor DPRD," ujar Pras saat konferensi pers di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/1/2021).

Dia mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan semua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta untuk menutup sementara kantor DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya dalam waktu dekat, kata Pras, terdapat tujuh orang terpapar Covid-19 yang disebabkan dari klaster DPRD DKI Jakarta.

"Sudah ada beberapa tujuh anggota DPRD terpapar, 1 Plt Sekwan, 3 PJLP, 1 Supir dan 2 staf saya dengan staf istri saya," ucap Pras.

Politikus PDI-P ini kemudian mengambil kebijakan agar seluruh gedung dilakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan.

Kebijakan itu, lanjut Pras, semata-mata untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan DPRD DKI Jakarta.

"Untuk memutuskan mata rantai Covid-19 ini saya mengambil satu sikap untuk (menutup kantor DPRD) Jakarta," ucap Pras.