Sejarah Hari Ini: Lembaran Hitam Peristiwa Malari yang Tewaskan Belasan Orang

JAKARTA, KOMPAS.com-Tepat 47 tahun lalu, pada 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa yang dipimpin Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Hariman Siregar, melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta.

Unjuk rasa yang berlangsung di rezim Orde Baru itu menunjukkan sikap penolakan masuknya investasi asing yang berpotensi membuka celah korupsi di Pemerintah Indonesia, dan berdampak buruk bagi lingkungan serta hak asasi manusia.

Sayang aksi yang awalnya berlangsung damai berakhir menjadi sebuah malapetaka. Belasan orang meninggal, ratusan orang terluka, dan hampir seribu mobil dan motor dibakar.

Sejarah pun mencatat peristiwa ini sebagai Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari.

Kerusuhan Malari terjadi bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta untuk kepentingan investasi Jepang di Indonesia.

Penolakan terhadap kunjungan perdana menteri Jepang saat itu dipicu oleh investasi asing mudah masuk dan melimpahnya produk-produk Jepang di Indonesia.

Sejak pemberlakuan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kemudahan investasi diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun berkonsekuensi kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada peristiwa Malari, rakyat membuat tiga tuntutan yang dikenal sebagai Tritura Baru 1974, yaitu agar pemerintah mau membubarkan lembaga Asisten Pribadi Presiden (Aspri), menurunkan harga bahan pokok, dan mengganyang korupsi.

Awal bentrokan

Awalnya, aksi mahasiwa terpusat di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. 

Sebelumnya ratusan mahasiswa dan pelajar melakukan long march dari kompleks Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat, menuju Universtas Trisakti.

Dalam aksi di Universitas Trisakti dilakukan pula pembakaran boneka Perdana Menteri Tanaka yang disimbolkan sebagai penjajah ekonomi.

Dari Kampus Trisakti, massa berniat melanjutkan aksi di dua titik yakni Istana Kepresidenan, kantor Presiden Soeharto; serta Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, lokasi Perdana Menteri Tanaka mendarat dari Jepang

Kerusuhan mulai pecah ketika rombongan mahasiswa yang menuju Istana Kepresidenan dihadang oleh aparat.

Di saat yang sama, rombongan mahasiswa yang menuju Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dijaga ketat oleh aparat sehingga gagal menerobos masuk pangkalan udara.

Dalam waktu singkat keadaan Ibu Kota menjadi mencekam karena aksi bentrokan rupanya telah menjalar ke berbagai lokasi di Ibu Kota.

Di Jalan Nusantara, Sunter, Jakarta Utara, massa aksi mendorong mobil buatan Jepang hingga menjatuhkannya ke sungai.

Selain itu, di jalan protokol kota, yaitu di Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman, mobil-mobil dan barang buatan Jepang menjadi tujuan utama perusakan. Barang-barang dirusak dan dibakar.

Kondisi diperparah dengan penjarahan terhadap toko-toko, bahkan sejumlah sauna milik pengusaha Jepang dibakar habis.

Aksi ditunggangi

Dilansir dari harian Kompas, 16 Januari 1974, Meski dibayangi aksi demonstrasi besar-besaran, pertemuan Presiden Soeharto dengan PM Tanaka berjalan lancar di Istana Kepresidenan.

Dalam kerusuhan yang berlangsung selama dua hari ini tercatat 11 orang meninggal, 300 luka-luka, dan 775 orang lain ditahan aparat.

Pada saat yang sama, 807 mobil dan 187 sepeda motor terbakar, 144 bangunan rusak, serta 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Pertokoan dan perkantoran di Pasar Senen dan Harmoni juga dibakar dan dijarah oleh massa.

Tentunya hal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah, apalagi ketika itu terjadi tepat ketika PM Jepang mengunjungi Indonesia.

Soeharto malu dan marah besar terhadap aksi para mahasiswa. Lantas menyuruh segenap jenderal untuk melakukan tindakan terhadap para mahasiswa.

Di sisi lain, mahasiswa yang melakukan aksi politik tanpa kekerasan merasa aksinya ditunggangi oleh okum yang berupaya mengubah aksi unjuk rasa menjadi kerusuhan dan penjarahan.

Harian Kompas edisi 23 Desember 1974 mencatat Hariman Siregar harus menjalani persidangan selama empat bulan sebelum akhirnya divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinilai melakukan tindak pidana subversi.

Setelah Peristiwa Malari, sejumlah langkah diambil Soeharto, salah satunya adalah pembubaran lembaga asisten pribadi presiden yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa saat itu.