Saat Gerindra dan Anies Dikabarkan Pecah Kongsi...

Isu pecah kongsi itu mulai muncul setelah adanya suara sumbang dari salah satu kader Partai Gerindra, Ali Lubis.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jakarta Timur itu tiba-tiba saja menyerang Anies.

Melalui tulisan dan video, Ali Lubis mengatakan bahwa Anies sudah menyerah menangani Covid-19.

Hal itu disampaikan Ali merespons sikap Pemprov DKI Jakarta yang meminta pemerintah pusat menangani koordinasi fasilitas kesehatan di Jabodetabek mengingat layanan kesehatan di Jakarta terbebani oleh pasisen dari luar Jakarta.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu, maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali Lubis dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/1/2021).

Pernyataan Lubis itu langsung menimbulkan kehebohan. Sebab, Gerindra adalah partai pengusung Anies.

Isu keretakan Gerindra dan Anies makin menguat setelah Gerindra menyatakan mendukung pilkada serentak 2024 digelar berbarengan dengan pemilihan presiden.

Sikap Gerindra ini dianggap akan menjegal elektabilitas dan popularitas Anies yang masa jabatannya akan habis pada 2022.

Jika harus vakum selama dua tahun, Anies dianggap kesulitan mendapat panggung untuk modal maju di Pilkada DKI atau pun di Pilpres.

Dinilai retak sejak lama

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebutkan, tanda-tanda keretakan Anies dan Gerindra bahkan sudah terlihat sejak jauh hari.

"Memang sudah kelihatan pecah kongsi Anies dan Gerindra DKI," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Adi menilai, tanda-tanda Anies dan Gerindra pecah kongsi sudah mulai terlihat dari alotnya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri.

Anies bersama dua partai pengusungnya, yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk memilih wagub yang akhirnya terpilih Ahmad Riza Patria.

Adi pun memprediksi Gerindra memang sudah mempersiapkan Riza Patria sebagai calon gubernur dalam pilkada DKI selanjutnya.

"Kan sudah kelihatan sejak awal, Gerindra ini sudah memilih untuk tidak semesra dulu dengan Anies dan sudah punya calon lain, yaitu Pak Riza Patria," kata Adi.

Adi pun menilai parpol yang saat ini masih loyal dan akan mendukung Anies hanyalah PKS.

Namun, masalahnya, PKS tak memiliki cukup kursi untuk bisa mengusung Anies sendirian.

PKS saat ini hanya mengantongi 16 kursi, sedangkan syarat untuk mengusung paslon di Pilgub DKI adalah 21 kursi.

"Ya di sinilah nasib Anies sedang dipertaruhkan, apakah dia nantinya dapat dukungan parpol lain, dia maju independen, atau tidak maju sama sekali, karena yang bisa dibaca mendukung Anies kan hanya PKS," kata Adi.

"Partai yang lain tidak (mendukung Anies), justru menarik diri, apalagi partai pemerintah kan," sambungnya.

Anies bertemu Prabowo

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah isu pecah kongsi antara partainya dan Anies.

Menurut Riza, hubungan antara Anies dan Partai Gerindra tidak mengalami masalah.

Bahkan, Anies disebut baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kemarin Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo, ngobrol hampir dua jam, sama saya hari-hari. Jadi tidak ada masalah komunikasi, selalu berhubungan, komunikasi terus," ujar Riza dalam program Aiman di Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

Riza menegaskan, Partai Gerindra berkomitmen untuk tetap mengawal Anies hingga akhir masa jabatannya pada 2022.

"Kami mengusung dan mengawal kepemimpinan Anies-Sandi dan diteruskan oleh Anies-Riza sampai 2022," kata Riza.

Riza juga angkat bicara mengenai pernyataan Ali Lubis.

Menurut Riza, pernyataan Ali Lubis adalah bentuk kesalahpahaman.

Langkah yang diambil Pemprov DKI adalah bentuk koordinasi dengan pemerintah pusat, bukan menyerahkan kewenangan penanganan Covid-19.

"Bukan kami melepas. Yang dilakukan oleh Ali Lubis sudah kami tegur, bahwa yang bersangkutan salah memahami, padahal yang dimaksud mengoordinasikan atau mensinergikan, seperti yang di PPKM, itu namanya mengoordinasikan," kata Riza.

Pilkada 2024 bukan untuk jegal Anies

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, langkah partainya mendukung pilkada serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan.

Fadli menegaskan bahwa keputusan Gerindra mendukung pilkada serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah setiap lima tahun.

Oleh karena itu, Fadli meminta sikap Gerindra itu tidak dikaitkan secara sempit dengan kontestasi pilkada di suatu daerah, termasuk di DKI Jakarta.

"Saya kira enggak bisa dilihat kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus kan semua kena. Banyak gubernur, bupati, wali kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada 2022)," kata Fadli Zon kepada Kompas.com, kemarin.

Fadli pun sekaligus membantah hubungan Gerindra dan Anies mengalami keretakan.

Ia turut mengonfirmasi bahwa Anies baru saja bertemu Prabowo Subianto.

Menurut dia, pertemuan itu terjadi pada pekan lalu. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini enggan membeberkan hal yang dibahas keduanya.

"Ya silaturahmi saja karena memang hubungan keduanya baik-baik saja," kata Fadli.

Terkait sikap Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Anies mundur, Fadli juga melihat hal itu sebagai sesuatu yang wajar.

Ia menegaskan, perbedaan pendapat kerap terjadi antara individu di suatu organisasi.

Namun, ia memastikan sikap Ali Lubis itu tak mewakili Gerindra.

"Saya lihat kinerja Pak Anies sebagai Gubernur sangat bagus, sesuai yang diharapkan dan sesuai janji-janjinya," kata Fadli.