Kilas Balik Program Normalisasi Sungai Jakarta, Dimulai Era Jokowi hingga Dihapus Era Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Program normalisasi sungai di DKI Jakarta kembali disorot publik.

Kali ini, program normalisasi dihapus dari draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Dalam draf RPJMD halaman IX 79 disebutkan bahwa penanganan banjir di Ibu Kota akan menggunakan beberapa program yang telah disiapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, salah satunya naturalisasi dan naturalisasi.

Namun, kata "normalisasi" hilang di dalam draf perubahan RPJMD, tepatnya di halaman IX-105.

Menanggapi penghapusan normalisasi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, seluruh program dalam draf perubahan RPJMD, disusun demi kepentingan masyarakat.

"Prinsipnya program RPJMD yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta dibuat sedemikian mengakomodir masukan dari semua pihak dan kita buat sebaik mungkin untuk kepentingan kebaikan masyarakat Jakarta Pemprov DPRD dan semuanya," kata Riza dalam keterangan suara, Selasa (9/2/2021).

Riza menyebut, draf perubahan RPJMD 2017-2022 masih dalam proses pembahasan dan masih berpeluang untuk didiskusikan kembali.

Untuk lebih memahami tentang program normalisasi, Kompas.com telah merangkum kilas balik program normalisasi hingga dihapus di era kepemimpinan Anies.

1. Dimulai tahun 2012

Program normalisasi Sungai Ciliwung dikerjakan setelah banjir besar melanda Jakarta pada 2012. Normalisasi merupakan program pengendalian banjir yang dilaksanakan berdasarkan Perda Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta.

Perda tersebut mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya normalisasi aliran 13 sungai. 

Program normalisasi kemudian kembali ditegaskan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Normalisasi didefinisikan sebagai program pelebaran sungai dengan pemasangan turap beton yang bertujuan untuk mengatasi persoalan banjir Ibu Kota.

Pelebaran sungai dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsong, aliran air yang belum terbangun dengan baik, hingga penyalahgunaan untuk pemukiman warga.

Program normalisasi dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta bertugas untuk pembebasan lahan. Sementara, BBWSCC membangun infrastrukturnya.

2. Total normalisasi sepanjang 33 kilometer

Panjang Sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi adalah 33,69 kilometer. Jalur normalisasi itu terbentang dari Jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai.

Program normalisasi mulai dikerjakan pada era kepemimpinan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013.

Hingga tahun 2017, baru 45 persen atau 16 kilometer aliran Sungai Ciliwung yang dinormalisasi.

"Jadi dari 33,69 kilometer yang ingin kami kerjakan (normalisasi), dari 2013 sampai 2017, baru 16 kilometer yang sudah dikerjakan. Jadi baru 45 persen," kata Bambang pada 15 November 2019.

Normalisasi Ciliwung itu dibagi empat ruas. Pertama, pembangunan tanggul ruas Jembatan Tol TB Simatupang-Jembatan Condet sepanjang 7,58 kilometer. Namun, normalisasi baru terealisasi sepanjang 3,47 kilometer.

Kedua, pembangunan tanggul ruas Jembatan Condet-Jembatan Kalibata sepanjang 7,55 kilometer. Normalisasi baru direalisasikan sepanjang 3,1 kilometer.

Ketiga, pembangunan tanggul ruas Jembatan Kalibata-Jembatan Kampung Melayu baru terealisasi 4,67 kilometer dari panjang 8,82 kilometer.

Terakhir, normalisasi ruas Jembatan Kampung Melayu-Pintu Air Manggarai baru terealisasi 4,95 kilometer dari rencana 9,74 kilometer.

3. Terhenti tahun 2018, dilanjutkan tahun 2020

Pada 2018, program normalisasi sempat terhenti karena minimnya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI.

BBWSCC pun tidak menganggarkan normalisasi Sungai Ciliwung dalam APBN 2018-2019.

Program normalisasi kembali dilanjutkan pada 2020. Normalisasi dilakukan pada lahan sepanjang 1,5 kilometer di Pejaten Timur, Jakarta Selatan yang sudah dibebaskan sebelumnya oleh Pemprov DKI.

4. Diganti program naturalisasi hingga dihapus

Di era kepemimpinan Anies, program normalisasi diganti menjadi naturalisasi.

Naturalisasi yang dimaksud Anies, dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai. Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

Tahun 2020, Riza menyebut normalisasi dan naturalisasi tetap berjalan beriringan untuk mengendalikan banjir di Ibu Kota.

Menurut Riza, program normalisasi 13 sungai di Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan naturalisasi sungai merupakan program Pemprov DKI.

"Kami sendiri punya program naturalisasi, dua-duanya bisa diterapkan. Jadi dilihat situasi dan kondisi mana sungai-sungai lakukan dengan program normalisasi dan mana program naturalisasi," ujar Riza, 19 Oktober 2020.

Namun, kini program normalisasi telah dihapus dari draf perubahan RPJMD.