Helena Lim Dapat Vaksin Covid-19, Ombudsman Akan Minta Penjelasan Dinkes DKI

Vaksinasi yang diterima Influencer tersebut menjadi polemik. Helena diduga tidak termasuk kelompok yang masuk dalam program vaksinasi tahap pertama.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan atas prakarsa sendiri (own motion investigation) tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

"Kita jadwalkan Senin atau Selasa depan," kata Teguh saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/2/2021), seperti dikutip Antara.

Teguh mengatakan, rencananya pertemuan dengan Dinas Kesehatan DKI dilakukan secara daring (online).

Teguh menekankan, pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan.

Pihaknya ingin ada perbaikan yang perlu dilakukan jika ada celah dalam database dan mekanisme distribusi vaksin sesuai dengan ketentuan.

Setelah menjadi polemik, Ombudsman mempertanyakan jatah vaksin yang diterima Helena.

Pasalnya, program vaksinasi tahap pertama menyasar para tenaga kesehatan (nakes) yang sudah terdaftar dan tercatat.

"Vaksin jatah siapa yang dipakai oleh selegram itu (Helena Lim)," kata dia.

Ombudsman melihat dalam kasus tersebut ada dua potensi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi hingga vaksinasi diberikan kepada Helena Lim.

Potensi kesalahan pertama, yakni sistem vaksinasi belum cukup bagus untuk mencegah celah kesalahan data.

"Kedua, ada oknum yang memanfaatkan celah kelemahan sistem itu," kata Teguh.

Menurut Teguh, data penerima sudah pasti sesuai dengan perencanaan, nama tenaga kesehatan penerima sesuai dengan pengajuan.

Ia mempertanyakan mengapa bisa berubah? Milik siapa yang digunakan oleh Helena Lim beserta kerabatnya?

Teguh menyebutkan, kalau kesalahannya ada pada sistem, maka saran dan tindakan korektif dari Ombudsman tentu kepada perbaikan sistem distribusi vaksin.

"Karena kalau hanya pemidanaan pelaku tapi sistemnya tidak diperbaiki, kami khawatir di kebocoran tahap berikutnya lebih tinggi," ujar Teguh.

Ombudsman Jakarta menyayangkan lolosnya selebgram Helena Lim dan koleganya yang memperoleh vaksin di Puskesmas Kebon Jeruk hanya dengan bermodalkan surat keterangan sebagai mitra salah satu apotek di Jakarta.

Badan pengawas pelayanan publik itu melihat hal tersebut sebagai fenomena puncak gunung es terkait buruknya database nakes dan alur distribusi vaksin bagi nakes yang berhak mendapatkan vaksinasi tahap awal di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menurunkan petugas Inspektorat untuk memeriksa apakah ada petugas yang "bermain" dalam vaksinasi Covid-19 yang didapatkan oleh Helena Lim.

"Kami internal sudah turunkan petugas Inspektorat untuk melakukan pengecekan kembali," kata Riza dalam keterangan suara.

Riza mengemukakan, temuan awal menunjukkan petugas dari Pemprov DKI Jakarta sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan prosedur operasioanl standar yang ada.

Dia ingin memastikan temua awal itu apakah petugas Pemprov DKI sudah melakukan tugas dengan baik.

"Prinsipnya petugas kami sudah berikan, melaksanakan tugas sebaik-baik dan sesuai aturan SOP, dan nanti akan ketahuan siapa yang bersalah apakah ada dari pemilik apotek, yang bersangkutan atau siapa," kata Riza.

Elly Tjondro, pemilik Apotek Bumi sebelumnya menyatakan bahwa Helena Lim merupakan partner usaha apotek miliknya, sehingga dapat menerima vaksin Covid-19.

Helena membawa keterangan bekerja di apotek sebagai penunjang untuk menerima vaksin Covid-19.

"Yang bersangkutan membawa keterangan bekerja di apotek sebagai penunjang," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Kristy Wathini ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

"Apotek merupakan salah satu sarana kefarmasian yang masuk dalam prioritas pertama," sambungnya.